Khofifah Dorong Camat dan Perangkat Desa Jemput Bola Sukseskan Program Nasional

MERAHPUTIH I MALANG — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa para camat, sekretaris camat, dan sekretaris desa harus bergerak proaktif menjemput berbagai program strategis nasional yang kini banyak bersinggungan dengan pemerintahan desa. Pesan itu ia sampaikan saat membuka Pelatihan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Sekdes Angkatan I–IV serta Kepamongprajaan bagi Camat dan Sekcam di Savana Hotel & Convention, Malang, Selasa (2/12).

Khofifah menyebut desa kini menjadi simpul penting berbagai agenda nasional. Karena itu, ia meminta seluruh aparatur wilayah untuk sigap mengidentifikasi potensi lokal, memperkuat kapasitas, dan memastikan setiap program mampu berjalan optimal.

“Banyak program yang sekarang ditugaskan kepada desa. Tolong aparatur desa dan kecamatan ikut menyukseskan,” tegasnya.

Gubernur Khofifah merinci sejumlah program nasional yang membutuhkan dukungan langsung pemerintah desa, antara lain Rumah Restorative Justice (RJ), Pos Bantuan Hukum (Posbankum), serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Saat ini Jatim telah memiliki 8.494 koperasi KDKMP, dengan 674 unit yang telah beroperasi.

Koperasi tersebut, kata Khofifah, diharapkan menjadi pusat distribusi pangan dan energi rakyat—mulai dari beras SPHP, MinyaKita, LPG 3 kg hingga pupuk untuk kebutuhan petani.

Terkait Rumah RJ, ia mengingatkan bahwa pendekatan restoratif membutuhkan kolaborasi erat antara perangkat desa, paralegal, hingga pemerintah kabupaten/kota. Sementara Posbankum, yang diinisiasi Kemenkumham, menuntut keberadaan paralegal terlatih untuk memastikan masyarakat desa mendapatkan akses hukum yang memadai.

“Kalau ada rumah RJ dan Posbankum tapi tidak ada paralegalnya, tentu akan merepotkan manajemen di tingkat desa,” ujarnya.

Waspada Narkoba dan Pentingnya Jalur Komunikasi
Khofifah juga menyoroti maraknya penyalahgunaan narkoba yang tidak dapat ditangani dengan skema restorative justice.

“Masing-masing harus punya ketahanan untuk tidak mencoba narkoba. Sekali mencoba bisa ketagihan, dan itu sama dengan menjemput kematian,” tegasnya.

Ia meminta BPSDM membuka kanal komunikasi atau hotline agar perangkat desa dapat menyampaikan kendala terkait implementasi RJ maupun program strategis lainnya.

Selain itu, Khofifah meminta camat dan perangkat desa segera melapor jika puskesmas atau puskesmas pembantu kekurangan dokter gigi. Menurutnya, ketersediaan dokter gigi di Jatim sangat mencukupi, tinggal memastikan distribusinya berjalan.

Gubernur juga mendorong pemetaan potensi desa sebagai strategi memperkuat kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan ini sekaligus mendukung keberlanjutan Desa Mandiri.

BPS mencatat angka kemiskinan Jatim turun 0,29 persen dalam periode Maret 2024–Maret 2025. Capaian ini, kata Khofifah, harus diiringi inovasi desa melalui akses berbagai program strategis, termasuk swasembada gula dan susu, hingga penguatan sektor peternakan melalui Grand Parent Stock ayam petelur.

“Ini ruang baru, peluang baru bagi desa untuk menguatkan ekonomi warganya,” pungkasnya.(mal)

Editor : Redaksi