Khofifah Luncurkan Bantuan Pendidikan 2025, Tegaskan Pendidikan Tak Boleh Jadi Mewah bagi Anak Jatim

MERAHPUTIH I SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali menggarisbawahi posisi strategis pendidikan sebagai pondasi masa depan daerah. Dalam suasana hangat pertemuan di Dyandra Convention Center, Rabu (10/12) malam, Khofifah meresmikan Program Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik Prasejahtera Tahun 2025 untuk jenjang SMA/SMK/SLB. Program ini menyasar keluarga di desil 1 dan 2, kelompok yang selama ini paling rentan tersingkir dari akses pendidikan layak.

Didampingi Direktur SUPD IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri RI Paudah, Kepala Disdik Provinsi Jatim Aries Agung Paewai, serta Dirut Bank Jatim Winardi Legowo, Khofifah menegaskan bahwa bantuan biaya pendidikan bukanlah sekadar anggaran yang mengalir begitu saja.

“Ini amanah. Tolong dipakai sebaik-baiknya supaya anak-anak tidak putus sekolah,” ujarnya menegaskan.

Khofifah menuturkan, pendidikan menjadi penentu arah pembangunan Jawa Timur ke depan. Ia mengingatkan bahwa angka putus sekolah, pernikahan usia anak, serta ketimpangan akses pendidikan antarwilayah harus ditekan secara sistematis. Bantuan ini menjadi instrumen untuk memastikan pendidikan 12 tahun benar-benar tercapai tanpa ada anak yang tersisih.

Kepada para orang tua, Khofifah berpesan agar terus menjadi pendamping utama bagi anak-anak mereka.

“Dorong mereka punya mimpi. Sekolah, kuliah, dan sukses dengan cara yang mulia,” ujarnya.

Momentum peluncuran program ini juga dimanfaatkan Khofifah untuk membeberkan capaian pembangunan manusia di Jawa Timur. Tahun 2025, IPM Jatim berada pada angka 76,13—kategori tinggi—melampaui rata-rata nasional. Sementara Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 13,44 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) berada pada 8,39 tahun.

“Capaian ini hasil kerja besar bersama. Tapi pekerjaan belum selesai. Pemerataan akses pendidikan adalah PR terbesar kita,” tegasnya.

Dari sisi pemerintah pusat, apresiasi mengalir dari Direktur SUPD IV Kemendagri, Paudah. Ia menegaskan bahwa Jawa Timur menjadi provinsi yang menunjukkan capaian nyata dalam penyusunan dokumen rencana aksi penanganan anak tidak sekolah.

“Jatim satu-satunya provinsi yang sudah menuntaskan dokumen rencana anak tidak sekolah. Ini menunjukkan komitmen luar biasa,” ujarnya. Kemendagri, lanjutnya, mendukung penuh upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi seluruh anak tanpa terkecuali.

Kepala Disdik Jatim Aries Agung Paewai menjelaskan bahwa program ini menyasar 48.077 pelajar SMA, SMK, dan SLB. Masing-masing siswa akan menerima bantuan sebesar Rp1 juta yang ditransfer ke virtual account pribadi mereka. Dana tersebut digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan seperti seragam, buku, alat tulis, sepatu, transportasi, hingga paket data.

Aries merinci jumlah penerima:

SMA: 11.362 siswa, SMK: 24.339 siswa dan SLB: 12.376 siswa

Ia menegaskan bahwa ada aturan ketat terkait pencabutan bantuan, misalnya jika siswa putus sekolah, terlibat kriminal, menikah dini, atau meninggal dunia.

“Ini bentuk kehadiran negara. Kemiskinan tidak boleh menghalangi masa depan anak,” tegas Aries.

Usai sesi peluncuran, Gubernur Khofifah bersama Kepala Dindik Jatim menyerahkan bantuan secara simbolis kepada siswa kelas X, XI, dan XII dari berbagai sekolah negeri maupun swasta.

Acara juga dirangkai dengan penyerahan dokumen fasilitasi Kemendagri terkait rencana aksi penanganan anak tidak sekolah untuk Jawa Timur, penanda bahwa provinsi ini berada selangkah lebih maju dalam memastikan hak pendidikan berjalan nyata, bukan hanya tercatat dalam regulasi.

Dengan peluncuran program ini, Jawa Timur kembali menegaskan posisi sebagai provinsi dengan komitmen kuat terhadap pemerataan pendidikan. Satu langkah besar menuju generasi emas yang lebih inklusif, lebih merata, dan lebih siap menghadapi masa depan.(dpr) 

Editor : Redaksi