Pemprov Jatim Gaspol Kendalikan Inflasi, Pasar Murah Digelar di Lamongan

Gubernur Jawa Timur Khofifjah Indar Parawansa saat membagikan telur ayam dan beras SPHP secara gratis kepada ibu hamil, anak-anak, serta para lanjut usia
Gubernur Jawa Timur Khofifjah Indar Parawansa saat membagikan telur ayam dan beras SPHP secara gratis kepada ibu hamil, anak-anak, serta para lanjut usia

MERAHPUTIH I LAMONGAN — Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak menunggu gejolak harga membebani masyarakat. Memasuki awal 2026, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa langsung tancap gas menggelar pasar murah kedua tahun ini sebagai langkah nyata pengendalian inflasi dan stabilisasi harga bahan pokok. Kegiatan tersebut digelar di Halaman Kantor Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, Sabtu (10/1), dan disambut antusias.

Pasar murah ini menjadi bagian dari strategi intervensi pasar yang konsisten dilakukan Pemprov Jatim untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya di periode rawan fluktuasi harga awal tahun dan menjelang Ramadan. Ratusan warga tampak memadati lokasi untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga jauh di bawah pasar.

Setibanya di lokasi, Gubernur Khofifah yang didampingi Bupati Lamongan Yuhronur Efendi langsung turun menyapa warga. Tak sekadar meninjau, Khofifah juga membagikan telur ayam dan beras SPHP secara gratis kepada ibu hamil, anak-anak, serta para lanjut usia. Aksi tersebut menjadi simbol kehadiran negara di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat bawah.

Khofifah menegaskan, awal tahun kerap menjadi fase krusial bagi stabilitas harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga yang tidak terkendali berpotensi menggerus daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.

“Awal tahun ini kita langsung bergerak. Pasar murah ini adalah bagian dari ikhtiar Pemprov Jawa Timur untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan memastikan masyarakat tetap bisa mengakses kebutuhan pangan dengan harga terjangkau,” tegas Khofifah.

Dalam pasar murah tersebut, Pemprov Jatim menyediakan berbagai komoditas strategis dengan harga subsidi. Beras premium dijual Rp14.000 per kilogram, beras medium SPHP Rp11.000 per kilogram, Minyakita Rp13.000 per liter, gula pasir Rp14.000 per kilogram, serta telur ayam ras Rp22.000 per pack.

Selain itu, masyarakat juga dapat membeli tepung terigu Rp10.000 per kilogram, bawang putih Rp6.000 per 250 gram, bawang merah Rp7.000 per 250 gram, dan daging ayam ras Rp30.000 per pack. Seluruh komoditas disiapkan dengan stok mencukupi untuk memastikan masyarakat benar-benar terbantu.

Menurut Khofifah, pasar murah terbukti menjadi instrumen efektif dalam pengendalian inflasi karena menghadirkan bahan pangan strategis dengan harga di bawah pasaran. Pemerintah, kata dia, hadir sebagai penyangga ketika mekanisme pasar berpotensi menekan masyarakat.

“Kita ingin memastikan masyarakat tidak terbebani lonjakan harga di awal tahun. Pasar murah ini juga kita tempatkan di titik-titik yang tidak berdekatan dengan pasar tradisional agar tidak mengganggu ekosistem pasar yang sudah ada,” ujarnya menegaskan.

Lebih jauh, Khofifah menyampaikan bahwa penyelenggaraan pasar murah dilakukan secara berkelanjutan dan terkoordinasi dengan program serupa yang dijalankan pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Jawa Timur. Sinergi ini dinilai penting mengingat luasnya wilayah dan heterogenitas kondisi ekonomi masyarakat Jatim.

“Jawa Timur ini wilayahnya luas. Maka antara provinsi dan kabupaten/kota harus saling melengkapi. Tujuannya satu, mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau,” katanya.

Khofifah juga memastikan bahwa dari sisi ketersediaan, stok bahan pangan di Jawa Timur berada dalam kondisi aman. Namun, ketersediaan semata tidak cukup tanpa keterjangkauan harga.

“Sembako kita insya Allah sangat cukup. Yang kita jaga adalah keterjangkauan harganya, supaya masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik,” pungkasnya.

Langkah cepat Pemprov Jatim ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus melindungi masyarakat dari tekanan inflasi. Pasar murah bukan sekadar agenda rutin, melainkan bukti konkret keberpihakan kebijakan pada kebutuhan dasar rakyat.(dpr) 

Editor : Redaksi