Porsi Saham Naik, Negara Untung: Pemerintah Kunci Energi Nasional hingga 2055

MERAHPUTIH I Washington DC – Pemerintah mempertegas arah kebijakan kedaulatan energi nasional dengan jurus baru: memperpanjang kerja sama strategis dengan mitra global, sembari memastikan porsi kepemilikan dan penerimaan negara meningkat signifikan.

Langkah paling mencolok adalah rencana peningkatan kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia dari 51 persen menjadi 63 persen pada 2041 mendatang. Kebijakan ini ditegaskan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat memberikan keterangan di Washington DC, Amerika Serikat, Jumat (20/2/2026).

“Perpanjangan ini kita lakukan agar eksplorasi bisa dimulai lebih awal dengan tambahan 12 persen saham kepada negara. Divestasi 12 persen itu tanpa biaya pengambilalihan,” ujar Bahlil.

Tak hanya bicara kepemilikan, pemerintah juga membidik peningkatan signifikan penerimaan negara. Skema perpanjangan kontrak, tegas Bahlil, harus memberikan nilai tambah lebih tinggi dibanding periode sebelumnya, baik melalui optimalisasi royalti, pajak, maupun kontribusi kepada pemerintah daerah Papua sebagai wilayah penghasil.

Menurutnya, dampak kebijakan ini bukan hanya pada kas negara, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi daerah.

“Pendapatan negara harus jauh lebih tinggi, termasuk dari royalti dan pajak, khususnya emas,” tegasnya.

Setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU), pemerintah akan melanjutkan pembahasan teknis terkait pemenuhan aspek administrasi oleh Freeport. Untuk kebutuhan pendanaan eksplorasi ke depan, pembiayaan akan ditanggung bersama sesuai porsi kepemilikan saham masing-masing pihak.

Negosiasi antara pemerintah, MIND ID, dan Freeport-McMoRan disebut telah berlangsung intensif selama dua tahun terakhir. Keputusan percepatan perpanjangan tak lepas dari proyeksi puncak produksi Freeport yang diperkirakan terjadi pada 2035.

Saat kondisi normal sebelum gangguan operasional, produksi konsentrat Freeport tercatat mencapai sekitar 3,2 juta ton per tahun, menghasilkan lebih dari 900 ribu ton tembaga dan sekitar 50–60 ton emas.

Angka ini menjadi dasar pertimbangan penting agar kesinambungan produksi tetap terjaga sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi Indonesia.

Di sektor minyak dan gas bumi, pemerintah juga membuka komunikasi lanjutan dengan ExxonMobil terkait rencana perpanjangan operasi hingga 2055.

Dalam skema yang tengah dibahas, tambahan investasi sekitar USD 10 miliar disiapkan untuk menjaga dan meningkatkan lifting minyak yang saat ini berada pada kisaran 170–185 ribu barel per hari.

Pemerintah memastikan, seluruh proses negosiasi, baik di sektor tambang maupun migas—berpijak pada amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33, yang menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Kami mengedepankan kepentingan negara sesuai arahan Presiden dan amanat konstitusi,” tandas Bahlil.

Dengan strategi ini, pemerintah berharap fondasi ketahanan energi nasional semakin kokoh, bukan hanya untuk hari ini, tetapi hingga dekade-dekade mendatang.(red)

Editor : Redaksi