PDI Perjuangan Magetan Desak Audit Drainase, Diana Sasa: Jangan Anggap Banjir sebagai Rutinitas Musiman

MERAHPUTIH I MAGETAN – Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Magetan, Selasa (3/3/2026), menyisakan persoalan serius. Enam titik banjir dan satu kejadian longsor tercatat terjadi di sejumlah kawasan. Kondisi tersebut memantik respons tegas dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Magetan, Diana Sasa.

Menurut Diana, peristiwa ini tidak boleh lagi dilihat sebagai siklus tahunan yang datang dan pergi tanpa evaluasi mendasar. Ia menilai luapan air di sejumlah titik, mulai dari wilayah Ngariboyo, Selosari hingga sekitar SMKN 2 Magetan, menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Magetan.

“Kalau hujan beberapa jam saja sudah menyebabkan luapan di banyak titik, artinya ada persoalan struktural. Ini bukan hanya soal cuaca, tetapi juga soal perencanaan, pemeliharaan, dan pengawasan,” tegas Diana.

Ia menyoroti sistem drainase dan pengelolaan aliran air yang dinilai belum optimal. Menurutnya, persoalan banjir tidak semata-mata dipicu tingginya intensitas hujan, melainkan juga lemahnya tata kelola infrastruktur pengendali air.

Diana mendesak agar Pemkab Magetan melalui BPBD dan Dinas PUPR segera melakukan audit menyeluruh terhadap jaringan drainase, irigasi, hingga titik-titik rawan longsor. Ia menekankan pentingnya langkah cepat sebelum curah hujan meningkat dalam beberapa pekan ke depan.

Normalisasi saluran yang tersumbat sampah dan sedimentasi, perbaikan talud, hingga penguatan struktur penahan tanah di wilayah rawan longsor harus menjadi prioritas. Terlebih, kawasan pegunungan di Magetan memiliki potensi kerentanan tinggi terhadap pergerakan tanah saat diguyur hujan deras.

“Penanganan darurat memang penting, tetapi yang lebih utama adalah mitigasi jangka panjang. Jangan sampai ada korban karena kelalaian antisipasi,” ujarnya.

Tak berhenti pada peringatan moral, Diana memastikan partainya akan mengawal isu ini secara kelembagaan. Ia menyatakan akan menginstruksikan Fraksi PDIP di DPRD Magetan untuk memaksimalkan fungsi pengawasan, khususnya terhadap penggunaan anggaran kebencanaan dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir.

Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar berdampak nyata di lapangan.

“Saya akan minta fraksi memastikan dana-dana yang dialokasikan untuk urusan kebencanaan dan pembangunan infrastruktur tepat sasaran. Pengawasan terhadap kinerja mitra komisi pembangunan harus diperketat. Kita tidak ingin ada anggaran besar di atas kertas, tetapi dampaknya tidak terasa di masyarakat,” tandasnya.

Ia menegaskan, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar persoalan banjir tidak terus berulang setiap musim hujan. Fungsi kontrol politik, kata dia, harus hadir demi keselamatan warga.

Di sisi lain, Diana juga mengingatkan bahwa penanganan banjir bukan semata tanggung jawab pemerintah. Peran masyarakat dalam menjaga lingkungan dinilai sama pentingnya.

Ia mengimbau warga untuk tidak membuang sampah ke saluran air. Banyak kasus luapan, katanya, terjadi akibat penyumbatan drainase oleh sampah rumah tangga.

“Kami mengajak warga lebih disiplin menjaga kebersihan lingkungan. Jangan buang sampah ke selokan atau sungai. Ini tanggung jawab bersama,” ucapnya.

Khusus bagi warga yang tinggal di wilayah lereng perbukitan dan dekat saluran irigasi, ia meminta agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi longsor susulan selama curah hujan masih tinggi. Tanda-tanda retakan tanah atau pergerakan struktur bangunan harus segera dilaporkan kepada aparat setempat.

Diana berharap momentum ini menjadi titik balik pembenahan tata kelola infrastruktur di Magetan. Ia menekankan bahwa pemerintah harus bergerak cepat dan serius, sementara masyarakat wajib turut berperan aktif menjaga lingkungan.

“Jangan sampai setiap musim hujan kita hanya mengulang kejadian yang sama tanpa pembenahan nyata. Ini soal keselamatan dan kenyamanan warga Magetan,” pungkasnya.(dpr)

Editor : Redaksi