Biaya Haji 2026 Turun, DPD RI Nilai Bukti Keberpihakan Negara pada Jemaah

MERAHPUTIH I JAKARTA – Kebijakan pemerintah menurunkan biaya haji tahun 2026 mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Anggota DPD RI, Lia Istifhama, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk nyata keberpihakan negara kepada masyarakat.

Penurunan biaya haji sebesar Rp2 juta per jemaah dinilai bukan sekadar angka, melainkan sinyal kuat bahwa pemerintah berupaya meringankan beban umat di tengah tekanan ekonomi global.

“Ini kebijakan yang patut diapresiasi karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Bagi calon jemaah, tentu ini sangat membantu,” ujar Lia, Kamis (9/4).

Senator asal Jawa Timur yang akrab disapa Ning Lia itu menambahkan, kebijakan tersebut juga mencerminkan arah baru dalam pengelolaan ibadah haji yang lebih inklusif dan berorientasi pada pelayanan. Ia berharap transformasi sistem haji nasional terus berjalan, tidak hanya dari sisi biaya, tetapi juga kualitas layanan.

Menurutnya, berbagai inovasi yang dilakukan pemerintah, khususnya melalui Kementerian terkait, mulai menunjukkan hasil yang signifikan. “Perbaikan tata kelola dan inovasi layanan harus terus dilanjutkan agar jemaah semakin nyaman,” tegasnya.

Apresiasi serupa juga disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Sarikat Penyelenggara Umroh dan Haji Indonesia, Adjie Mubarok. Ia menyebut kebijakan penurunan biaya sebagai kabar baik yang dinanti calon jemaah.

“Ini langkah positif dan cukup melegakan. Namun, peningkatan kualitas layanan tetap harus menjadi prioritas,” kata Adjie.

Ia menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan agar penyelenggaraan haji Indonesia semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada kenyamanan jemaah.

Sementara itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penurunan biaya haji tetap dilakukan meskipun terjadi kenaikan harga avtur di tingkat global. Hal ini, menurutnya, merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam melindungi kepentingan rakyat.

“Biaya haji tahun 2026 kita pastikan turun sekitar Rp2 juta, walaupun harga avtur naik,” ujar Prabowo dalam rapat kerja kabinet di Istana Negara.

Tak hanya itu, pemerintah juga tengah menyiapkan strategi jangka panjang guna meningkatkan kualitas layanan haji. Di antaranya adalah rencana pengembangan lahan seluas 45 hektare di Makkah untuk perkampungan haji Indonesia.

Proyek tersebut mencakup pembangunan puluhan menara hunian serta wacana terminal khusus bagi jemaah Indonesia di Arab Saudi. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, sekaligus memberikan kenyamanan lebih bagi jemaah selama menjalankan ibadah.

Dengan berbagai terobosan tersebut, pemerintah diharapkan mampu menghadirkan sistem penyelenggaraan haji yang semakin terjangkau, profesional, dan berpihak pada kebutuhan umat di masa depan.(pps)

Editor : Redaksi