Kolaborasi Pembiayaan dan Perumahan Rakyat Menguat, Ribuan Warga Surabaya Segera Nikmati Program BSPS

MERAHPUTIH I SURABAYA – Sinergi antara pembiayaan usaha dan program perumahan rakyat terus diperkuat pemerintah pusat. Hal itu terlihat dalam kegiatan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bertajuk Kolaborasi Program Pembiayaan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang digelar di SMPN 27 Surabaya, Minggu (3/5).

Dalam kegiatan tersebut, Anggota DPR RI Komisi VII, Bambang Haryo Soekartono, menyoroti capaian program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Surabaya yang dinilai berjalan signifikan. Ia menyebut, sebanyak 1.200 unit bantuan telah dialokasikan untuk warga Surabaya, dengan setengahnya telah melalui proses verifikasi.

“Atas nama masyarakat Surabaya, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Dari 1.200 BSPS yang dialokasikan, sebanyak 600 sudah terverifikasi hingga 1 Mei. Ini akan kami dorong agar segera rampung sesuai target,” ujarnya di hadapan peserta sosialisasi.

Bambang Haryo juga mengapresiasi kerja keras pemerintah pusat dalam mempercepat realisasi program-program pro rakyat, khususnya di sektor perumahan dan pangan. Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk nyata keberpihakan kepada masyarakat luas.

Menurutnya, target pembangunan tiga juta rumah secara nasional hingga 2026 menjadi langkah strategis yang akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Program ini luar biasa. Kita berharap masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya, baik dari sisi hunian maupun peningkatan kesejahteraan,” tambahnya.

Tak hanya itu, Bambang Haryo turut menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, atas perhatian yang terus diberikan terhadap kebutuhan dasar masyarakat, termasuk perumahan dan ketahanan pangan.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan rumah layak huni melalui peningkatan kuota BSPS, khususnya di Jawa Timur.

Ia mengungkapkan, jumlah bantuan BSPS di provinsi tersebut melonjak tajam dari sekitar 3.000 unit pada tahun sebelumnya menjadi 33.000 unit di tahun ini.

“Ini bukti komitmen pemerintah. Kita ingin masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah yang layak sekaligus meningkatkan taraf hidup mereka,” kata Maruarar.

Lebih dari sekadar program perumahan, pemerintah kini mengintegrasikan BSPS dengan skema pembiayaan KUR serta program PNM Mekaar. Langkah ini bertujuan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga penerima manfaat.

Menurut Maruarar, akses pembiayaan kini semakin mudah dijangkau masyarakat. Untuk pinjaman di bawah Rp100 juta, masyarakat tidak lagi diwajibkan memberikan agunan, dengan bunga yang relatif ringan, yakni sekitar 6 persen per tahun.

“Kami ingin masyarakat terbebas dari jeratan rentenir. Prosesnya harus cepat, mudah, dan benar-benar membantu,” tegasnya.

Selain menyasar masyarakat umum, kebijakan ini juga membuka peluang besar bagi pelaku usaha kecil di sektor konstruksi. Kontraktor, pengembang, hingga toko bangunan skala UMKM kini dapat mengakses pembiayaan hingga Rp20 miliar dengan subsidi bunga dari pemerintah.

Ia menilai, kebijakan tersebut akan mendorong pertumbuhan sektor riil sekaligus menciptakan kelas menengah baru di tengah masyarakat.

“Ini bukan hanya soal membangun rumah, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi. Dampaknya akan terasa luas,” pungkasnya.

Dengan kolaborasi antara program perumahan dan pembiayaan usaha, pemerintah berharap upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.(pps)

Editor : Redaksi