BSPS Jatim Melejit, 33 Ribu Rumah Disasar: Pemerintah Dorong Ekonomi dari Kampung hingga UMKM

MERAHPUTIH I SURABAYA – Pemerintah pusat mempercepat penguatan sektor perumahan rakyat melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jawa Timur. Lonjakan signifikan jumlah penerima menjadi 33 ribu unit pada tahun ini diyakini bukan sekadar program bedah rumah, melainkan penggerak ekonomi berbasis kerakyatan.

Hal tersebut ditegaskan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait saat melakukan peninjauan langsung rumah usulan calon penerima BSPS di Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Surabaya, Minggu (3/5). Kunjungan itu turut didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono, serta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Dalam agenda tersebut, pemerintah juga menggelar simulasi Program Padat Karya Terpadu (PTT) serta meluncurkan BSPS serentak se-Jawa Timur.

Maruarar menegaskan, peningkatan kuota BSPS dari sekitar 3.000 unit tahun lalu menjadi 33.000 unit tahun ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam mempercepat perbaikan hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

“Bahagialah kita bisa membantu rakyat kecil. Tahun ini di Jawa Timur naik drastis menjadi 33.000 rumah. Ini bukan hanya soal rumah, tapi juga mengangkat ekonomi keluarga,” ujarnya.

Ia menambahkan, pendekatan program kini diperluas dengan mengintegrasikan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan serta program PNM Mekaar. Skema ini dirancang agar keluarga penerima manfaat tidak hanya mendapatkan rumah layak, tetapi juga memiliki daya tahan ekonomi.

“Kalau rumah rusak, WC mampet, atap bocor, itu bisa ditopang dari ekonomi keluarga. Banyak ibu-ibu di Surabaya yang luar biasa, tidak menyerah. Ada yang bisa menghasilkan satu hingga satu setengah juta rupiah per bulan. Mereka menjadi penopang keluarga,” jelasnya.

Lebih lanjut, Maruarar menyoroti kemudahan akses KUR perumahan yang kini semakin inklusif. Untuk pembiayaan di bawah Rp100 juta, masyarakat tidak lagi dibebani jaminan, dengan bunga hanya sekitar 0,5 persen per bulan atau sekitar 6 persen per tahun.

“Bunganya sangat rendah. Seharusnya tidak ada lagi masyarakat yang bergantung pada rentenir. Kita juga minta prosesnya cepat dan mudah,” tegasnya.

Tak hanya menyasar masyarakat, pemerintah juga membuka ruang besar bagi pelaku usaha kecil di sektor konstruksi. Kontraktor, pengembang, hingga toko bangunan yang masuk kategori UMKM dapat mengakses pembiayaan hingga Rp20 miliar, dengan subsidi bunga hingga 5 persen dari pemerintah.

“Ini menciptakan kelas menengah baru dan mendorong distribusi ekonomi. Biasanya bunga bank 11–12 persen, sekarang bisa turun menjadi sekitar 6 persen. Ini sangat menggerakkan sektor riil,” katanya.

Efek berganda dari program ini dinilai sangat besar. Maruarar menggambarkan, pembangunan 33 ribu rumah setidaknya menyerap hampir 100 ribu tenaga kerja langsung. Belum termasuk sektor pendukung seperti transportasi material, industri bahan bangunan, hingga usaha kecil di sekitar proyek.

“Bayangkan dampaknya. Ada sopir truk, pekerja toko material, hingga warung makan. Dari situ bergerak ke petani, nelayan, semuanya terhubung dalam satu ekosistem ekonomi perumahan,” paparnya.

Sementara itu, di lapangan, program ini menjadi harapan nyata bagi warga. Salah satunya Suparno, buruh serabutan dengan penghasilan sekitar Rp1,5 juta per bulan. Ia mengajukan perbaikan rumah dengan luas sekitar 21,8 meter persegi yang kondisinya membutuhkan peningkatan kualitas.

“Kalau dapat bantuan ini, rumah saya bisa lebih layak untuk keluarga,” ujarnya singkat.

Hal serupa disampaikan Wagiman, pedagang makanan dengan penghasilan sekitar Rp500 ribu per bulan. Rumahnya yang berukuran 2,5 x 12 meter selama ini jauh dari standar hunian layak.

Program BSPS yang kini diperluas dinilai menjadi jawaban atas kebutuhan dasar masyarakat sekaligus strategi pemerintah dalam menggerakkan ekonomi dari level terbawah. Dengan pendekatan berbasis ekosistem, sektor perumahan tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi motor penggerak pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah berharap, percepatan program ini dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional dari sektor riil.(pps)

Editor : Redaksi