May Day di Surabaya, Khofifah Tegaskan Komitmen Perlindungan Buruh hingga Akses Transportasi dan Pendidikan

MERAHPUTIH I SURABAYA - Peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day di Jawa Timur berlangsung dengan nuansa dialog dan penguatan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja. Ribuan buruh memadati kawasan depan Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, Surabaya, Jumat (1/5), dalam agenda tahunan yang juga dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, jajaran Forkopimda termasuk Pangdam V/Brawijaya serta Kapolda Jawa Timur. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menjadi simbol kuatnya sinergi antara pemerintah dan aparat dalam merespons aspirasi buruh.

Dalam keterangannya, Khofifah menegaskan bahwa berbagai tuntutan buruh sejatinya telah dibahas dalam forum dialog beberapa hari sebelumnya bersama perwakilan serikat pekerja. Ia menyebut, aspirasi yang disampaikan terbagi dalam dua ranah, yakni kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Untuk tingkat pusat, isu utama yang disorot adalah percepatan pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan batas waktu dua tahun untuk penyempurnaan regulasi tersebut.

“Sekarang sudah berjalan satu setengah tahun, sehingga percepatan pembahasan menjadi harapan besar para buruh,” ujar Khofifah.

Sementara itu, pada level Pemerintah Provinsi Jawa Timur, fokus diarahkan pada penyusunan regulasi daerah, salah satunya terkait pesangon. Selain itu, tuntutan strategis lainnya adalah peningkatan akses transportasi bagi pekerja, khususnya melalui rencana pembukaan koridor baru Trans Jatim.

Khofifah mengungkapkan, usulan pembukaan Koridor 8 yang menghubungkan kawasan industri di Pasuruan, termasuk Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER), menjadi perhatian serius. Menurutnya, kebutuhan transportasi buruh di kawasan tersebut cukup mendesak.

“Pembukaan koridor tidak bisa instan, perlu koordinasi dengan banyak pihak, mulai dari penentuan titik pemberhentian hingga komunikasi dengan sopir angkutan lokal dan dukungan pemerintah daerah setempat. Namun kami targetkan tahun depan sudah bisa direalisasikan,” tegasnya.

Selain sektor transportasi, perhatian pemerintah juga diarahkan pada akses pendidikan bagi anak-anak buruh. Program afirmasi yang telah dicanangkan sejak enam tahun lalu dinilai belum berjalan optimal.

Khofifah menyebutkan, target kuota 5 persen bagi putra-putri buruh untuk masuk SMA/SMK Negeri masih jauh dari harapan. Pada tahun 2025, realisasi baru mencapai 1,33 persen, bahkan hanya sembilan sekolah yang mampu memenuhi kuota tersebut.

“Ini menjadi evaluasi serius. Kami ingin memastikan anak-anak buruh mendapatkan akses pendidikan terbaik,” katanya.

Di sektor fiskal, pemerintah provinsi juga memberikan perhatian melalui kebijakan keringanan pajak. Khofifah menjelaskan bahwa masyarakat dalam kategori desil 1 hingga 4 pada dasarnya telah mendapatkan pembebasan pajak pokok maupun tunggakan. Namun, untuk permintaan tambahan dari buruh, pemerintah tengah menyiapkan skema pengurangan sekitar 20 persen.

Tak hanya itu, isu perumahan bagi buruh juga kembali mencuat dalam peringatan May Day tahun ini. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kata Khofifah, telah melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memperluas akses program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Ia mengakui bahwa tantangan terbesar terletak pada ketersediaan lahan yang terjangkau di sekitar kawasan industri seperti Gresik dan Sidoarjo. Harga lahan yang tinggi membuat opsi pembangunan perumahan bergeser ke wilayah yang lebih jauh dari lokasi kerja buruh.

Untuk itu, Pemprov Jatim berupaya menjembatani komunikasi antara perwakilan buruh dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Perumahan. Rencana kunjungan Menteri Perumahan dalam waktu dekat diharapkan dapat menjadi momentum konkret dalam merealisasikan solusi tersebut.

“Harapannya, ada titik temu antara kebutuhan buruh dan kebijakan pemerintah pusat, sehingga program perumahan ini benar-benar tepat sasaran,” ungkap Khofifah.

Peringatan May Day di Surabaya tahun ini tidak hanya menjadi ajang penyampaian aspirasi, tetapi juga memperlihatkan arah kebijakan pemerintah daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan buruh. Dengan pendekatan dialogis dan berbasis solusi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya memastikan kesejahteraan pekerja terus meningkat di tengah dinamika ekonomi yang berkembang.(pps)

Editor : Redaksi