Ning Lia Dukung Penguatan Perhutanan Sosial, Jambore Jatim 2026 Jadi Ajang Perkuat Ekonomi Masyarakat Hutan

MERAHPUTIH I MADIUN – Semangat menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengemuka dalam gelaran Jambore Perhutanan Sosial Jawa Timur 2026 yang berlangsung di Alun-Alun Reksogati, Kabupaten Madiun, Sabtu (13/6/2026). Kegiatan yang mengangkat tema “Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera” itu menjadi ruang temu bagi berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Ratusan kelompok perhutanan sosial dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur hadir dalam kegiatan tersebut. Selain menjadi forum konsolidasi, jambore juga dimanfaatkan sebagai sarana berbagi pengalaman, memperluas jejaring usaha, serta memperkenalkan berbagai produk unggulan hasil hutan sosial kepada masyarakat luas.

Acara secara resmi dibuka oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan pentingnya menjaga semangat kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani hutan, akademisi, hingga dunia usaha agar program perhutanan sosial mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Menurut Khofifah, Jawa Timur saat ini menempati posisi strategis sebagai provinsi dengan luasan perhutanan sosial terbesar di Indonesia. Luasan kawasan perhutanan sosial di Jawa Timur mencapai hampir 30 persen dari total luasan nasional. Bahkan, nilai transaksi ekonomi yang dihasilkan dari sektor tersebut juga menjadi yang tertinggi di tingkat nasional.

Meski demikian, ia menilai capaian tersebut tidak boleh membuat semua pihak berpuas diri. Penguatan kapasitas kelompok tani hutan harus terus dilakukan agar mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing hasil usaha yang dikelola masyarakat.

“Kolaborasi antara petani hutan, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas produk sekaligus memperluas akses pasar,” ujar Khofifah.

Ia berharap jambore ini dapat menjadi ruang yang mempererat persaudaraan sekaligus melahirkan berbagai inovasi baru yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Sebagai tuan rumah, Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Madiun untuk menjadi lokasi penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Menurutnya, perhutanan sosial merupakan salah satu program strategis yang mampu mengintegrasikan kepentingan pelestarian lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan warga. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penjaga kawasan hutan, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

“Jambore ini menjadi wadah untuk memperkuat sinergi, bertukar inovasi, serta membangun kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Jumadi, menjelaskan bahwa kegiatan jambore diawali dengan sarasehan yang melibatkan sekitar 200 kelompok perhutanan sosial. Berbagai agenda turut digelar, mulai dari diskusi tata kelola perhutanan sosial, podcast tematik, business matching, hingga pameran produk unggulan hasil hutan dari berbagai daerah di Jawa Timur.

Pemprov Jawa Timur juga menunjukkan komitmennya dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat hutan dengan mengalokasikan dukungan ekonomi produktif lebih dari Rp3 miliar pada tahun 2026. Bantuan tersebut diarahkan untuk memperkuat usaha kelompok perhutanan sosial agar mampu berkembang dan memberikan nilai tambah yang lebih besar.

Di tengah rangkaian kegiatan tersebut, Anggota DPD RI, Lia Istifhama, turut hadir dan memberikan dukungan terhadap pengembangan perhutanan sosial di Jawa Timur. Senator yang akrab disapa Ning Lia itu menilai program perhutanan sosial memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan antara aspek lingkungan dan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari terjaganya kawasan hutan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat sekitar dapat menikmati manfaat ekonomi secara adil dan berkelanjutan.

“Perhutanan sosial bukan hanya tentang menjaga hutan tetap lestari, tetapi juga bagaimana masyarakat di sekitar hutan memperoleh manfaat ekonomi yang berkeadilan. Kolaborasi dan gotong royong menjadi kunci untuk mewujudkan tujuan tersebut,” ujar Ning Lia.

Ia juga mengaku terkesan dengan beragam produk unggulan yang dipamerkan oleh kelompok perhutanan sosial dari berbagai daerah. Produk-produk tersebut dinilai menunjukkan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi hutan menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi.

Bagi Ning Lia, jambore semacam ini memiliki peran strategis sebagai ruang bertemunya para pelaku usaha perhutanan sosial untuk saling belajar, memperluas jaringan pemasaran, sekaligus membuka peluang kerja sama baru yang dapat meningkatkan daya saing produk hasil hutan.

Melalui sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha, program perhutanan sosial diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi berbasis lingkungan yang berkelanjutan di Jawa Timur. Dengan demikian, kelestarian hutan tetap terjaga, sementara kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan terus meningkat dari waktu ke waktu.(pps)

Editor : Redaksi