Pemprov Jatim Pertahankan Predikat WTP 11 Tahun Beruntun, Ning Lia: Bukti Kuat Tata Kelola Semakin Kredibel dan Menopang

MERAHPUTIH I SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mencatatkan prestasi penting dalam bidang tata kelola keuangan daerah. Melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Badan Pemeriksa Keuangan kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Capaian tersebut tidak hanya menjadi simbol keberhasilan administratif, tetapi juga menegaskan konsistensi Jatim dalam menjaga standar akuntabilitas publik. Lebih istimewa lagi, predikat WTP ini berhasil dipertahankan selama 11 tahun berturut-turut sejak 2015, sebuah capaian yang mencerminkan konsistensi reformasi birokrasi dan penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah.

Di tengah tuntutan transparansi publik yang semakin tinggi, konsistensi tersebut menjadi indikator bahwa sistem pengawasan internal dan tata kelola anggaran di lingkungan Pemprov Jatim berjalan relatif stabil dan terukur.

Capaian ini mendapat respons positif dari kalangan legislatif. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Lia Istifhama, memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan tersebut.

Senator yang akrab disapa Ning Lia itu menilai, opini WTP bukan sekadar penghargaan formal atas laporan keuangan, melainkan indikator fundamental yang mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kesehatan fiskal daerah.

“Opini WTP adalah bukti nyata bahwa laporan keuangan instansi telah disajikan secara wajar, transparan, dan akuntabel sesuai standar akuntansi pemerintahan. Dampak langsungnya adalah peningkatan public trust yang menjadi fondasi utama roda perekonomian,” ujarnya, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, kepercayaan publik yang terbentuk dari tata kelola yang baik akan berdampak luas, mulai dari stabilitas kebijakan fiskal hingga meningkatnya daya tarik investasi di daerah.

Lebih lanjut, Ning Lia menjelaskan bahwa daerah yang konsisten mempertahankan opini WTP memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat. Dana tersebut, kata dia, dapat menjadi pengungkit pembangunan infrastruktur maupun penguatan sektor pelayanan publik.

Tidak hanya itu, reputasi tata kelola yang baik juga berpengaruh langsung terhadap persepsi investor. Transparansi dan akuntabilitas yang terjaga membuat risiko investasi di Jawa Timur dinilai lebih rendah dibandingkan daerah lain yang belum konsisten dalam pengelolaan keuangan.

“Kami mengucapkan selamat atas prestasi Ibu Gubernur Khofifah. Keberhasilan mempertahankan WTP ini secara otomatis menurunkan tingkat risiko investasi di Jawa Timur. Ketika tata kelola keuangan daerah jelas dan terpercaya, investor tidak akan ragu menanamkan modalnya di sini,” terang Ning Lia.

Pernyataan tersebut memperkuat posisi Jawa Timur sebagai salah satu motor ekonomi nasional yang dinilai relatif stabil dan kompetitif di kawasan timur Indonesia.

Dari sisi teknis pengelolaan pemerintahan, capaian WTP juga dinilai mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam sistem penganggaran, khususnya pada mekanisme pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik (e-procurement).

Selain itu, penataan aset daerah yang lebih tertib dan akurat turut menjadi faktor pendukung utama dalam mempertahankan opini tersebut. Sistem yang semakin terintegrasi dinilai mampu meminimalkan potensi inefisiensi dan kebocoran anggaran.

“Dengan meminimalkan kebocoran anggaran, Pemprov Jatim dinilai mampu mengalokasikan sumber daya fiskal secara lebih efektif untuk mendongkrak kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Di bawah kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa, Pemprov Jatim terus mendorong penguatan reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil. Pencapaian WTP selama 11 tahun berturut-turut menjadi salah satu indikator bahwa upaya tersebut berjalan secara konsisten, meski tantangan pengelolaan keuangan daerah semakin kompleks setiap tahunnya.

Dengan capaian ini, Jawa Timur kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu provinsi dengan tata kelola keuangan terbaik di Indonesia, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan yang berbasis transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.(pps)

Editor : Redaksi