Lilik Hendarwati Dorong Penanganan HIV/AIDS di Jatim Lebih Terintegrasi, Libatkan Seluruh Elemen Masyarakat

MERAHPUTIH I SURABAYA – Tingginya angka kasus HIV/AIDS di Jawa Timur kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, meminta pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota memperkuat langkah penanganan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai sektor. Menurutnya, persoalan HIV/AIDS tidak dapat dipandang semata sebagai isu kesehatan, melainkan juga berkaitan erat dengan aspek sosial, pendidikan, hingga ketahanan keluarga.

Lilik menilai tren peningkatan kasus HIV di sejumlah daerah di Jawa Timur harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Apalagi, berdasarkan data Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Jawa Timur tahun 2025, provinsi ini mencatat jumlah orang yang hidup dengan HIV/AIDS mencapai 65.238 orang, tertinggi di Indonesia.

Selain itu, dalam kurun Januari hingga Maret 2025 saja tercatat sebanyak 2.599 kasus baru. Angka tersebut, menurut dia, menjadi sinyal bahwa upaya pencegahan dan penanganan masih membutuhkan penguatan secara berkelanjutan.

"Kasus HIV di sejumlah kabupaten/kota, termasuk Sidoarjo, harus menjadi perhatian bersama. Ini bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga menyangkut persoalan sosial, pendidikan, dan ketahanan keluarga," kata Lilik di Surabaya, Rabu.

Politikus Fraksi PKS DPRD Jawa Timur itu mengatakan penanganan HIV/AIDS membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, lembaga pendidikan, tenaga kesehatan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, hingga keluarga sebagai lingkungan terdekat.

Menurutnya, semakin tingginya temuan kasus harus dijawab dengan kebijakan yang lebih terintegrasi agar mampu menekan laju penularan sekaligus meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat yang hidup dengan HIV.

Lilik menjelaskan Fraksi PKS DPRD Jawa Timur mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat tiga langkah strategis dalam penanganan HIV/AIDS.

Langkah pertama adalah memperluas edukasi dan literasi masyarakat mengenai pencegahan HIV, terutama kepada kalangan remaja dan usia produktif yang dinilai memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap penularan. Edukasi dinilai menjadi fondasi penting agar masyarakat memiliki pemahaman yang benar mengenai HIV serta mampu menghindari perilaku yang berisiko.

Selain edukasi, pemerintah juga didorong memperluas akses terhadap layanan skrining, konseling, hingga pengobatan. Layanan tersebut harus mudah dijangkau masyarakat serta memberikan rasa aman sehingga mereka tidak takut melakukan pemeriksaan maupun mendapatkan pengobatan.

Menurut Lilik, akses layanan kesehatan yang ramah menjadi salah satu kunci penting dalam mempercepat deteksi dini sekaligus mencegah penyebaran HIV lebih luas.

Langkah berikutnya adalah memperkuat kolaborasi antarlembaga. Pemerintah daerah diharapkan mampu membangun sinergi dengan tenaga kesehatan, institusi pendidikan, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, hingga keluarga dalam membangun perilaku hidup sehat sekaligus mencegah munculnya perilaku berisiko.

"Data yang dipublikasikan menunjukkan adanya tren peningkatan temuan kasus sehingga diperlukan langkah yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Pencegahan tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan, tetapi harus menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat," ujarnya.

Di sisi lain, Lilik mengingatkan pentingnya menghapus stigma terhadap orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Menurutnya, diskriminasi justru menjadi hambatan besar dalam upaya penanggulangan karena membuat masyarakat enggan melakukan pemeriksaan maupun mengakses layanan kesehatan.

Ia menegaskan setiap orang yang hidup dengan HIV berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak tanpa perlakuan diskriminatif. Pendekatan yang manusiawi dinilai akan membantu meningkatkan keberhasilan deteksi dini, kepatuhan menjalani pengobatan, serta menekan risiko penularan.

"Stigma justru dapat menghambat deteksi dini dan pengobatan. Karena itu, masyarakat yang hidup dengan HIV harus mendapatkan layanan kesehatan yang layak tanpa diskriminasi," tegasnya.

Lebih lanjut, Lilik menilai upaya pencegahan harus berjalan seimbang dengan penguatan nilai-nilai keluarga dan pembinaan karakter generasi muda. Keluarga, menurutnya, memiliki peran strategis sebagai benteng pertama dalam memberikan pendidikan moral, membangun komunikasi yang sehat, serta membentuk perilaku positif sejak dini.

Ia berharap tingginya angka kasus HIV/AIDS di Jawa Timur menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam pencegahan, deteksi dini, pengobatan, serta pendampingan bagi penyintas HIV.

Dengan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, Lilik optimistis upaya pengendalian HIV/AIDS dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu melindungi generasi mendatang sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Jawa Timur secara menyeluruh.(red)

Editor : Redaksi