Kemenhaj Kejar Pelunasan Haji 2027, Daerah Diminta Aktif Jemput Bola

MERAHPUTIH I MAKASSAR – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mendorong percepatan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahap pertama untuk memastikan kuota haji reguler 1448 H/2027 M terserap maksimal. Jajaran penyelenggara haji di daerah diminta tidak sekadar menunggu jemaah, tetapi aktif mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai kendala yang berpotensi menghambat pelunasan.

Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj RI, Ian Heriyawan, menegaskan hal tersebut saat Sosialisasi Regulasi Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Selasa (17/11/2026).

Menurut Ian, optimalisasi kuota bukan hanya berkaitan dengan pencapaian target keberangkatan, melainkan juga menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam memberikan kepastian pelayanan kepada calon jemaah.

Pelunasan Bipih reguler tahap pertama telah berlangsung sejak 10 November hingga 10 Desember 2026. Adapun kuota haji reguler Indonesia untuk 2027 ditetapkan sebanyak 203.320 jemaah.

Untuk mengejar target tersebut, Ian meminta petugas di daerah memetakan calon jemaah yang berhak melakukan pelunasan melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Verifikasi istitaah kesehatan dan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga harus dipastikan berjalan tanpa hambatan.

Sosialisasi mengenai persyaratan, prosedur, hingga tenggat waktu pelunasan perlu diperluas agar tidak ada jemaah yang kehilangan kesempatan akibat kurangnya informasi.

Berbagai persoalan, mulai dari administrasi, kondisi kesehatan, akses perbankan hingga pemahaman jemaah, harus segera diidentifikasi dan ditangani melalui prosedur resmi.

Jika masih terdapat kuota tersisa setelah tahap pertama, pengisian akan dilanjutkan melalui pelunasan tahap kedua sesuai kategori dan persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

“Jangan hanya menunggu jemaah datang. Kita harus proaktif mengidentifikasi persoalan dan menghadirkan solusi. Namun, seluruh langkah yang dilakukan harus memiliki dasar regulasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, keuangan, maupun hukum,” tegas Ian.

Dalam kesempatan tersebut, Ian juga mengingatkan jajarannya agar menjadikan lima nilai K sebagai fondasi budaya kerja Kemenhaj. Kelima nilai itu meliputi Ketulusan, Ketelitian, Kesungguhan, Kepatuhan, dan Kerja Sama.

Ia menyoroti pentingnya ketelitian dalam pengelolaan data dan dokumen jemaah. Kesalahan administrasi sekecil apa pun berpotensi menghambat proses keberangkatan hingga penerbitan visa.

“Identitas jemaah adalah nyawa keberangkatan mereka,” ujarnya.

Karena itu, seluruh petugas diminta menerapkan prinsip zero error dalam setiap tahapan pelayanan. Selain ketelitian, kesungguhan juga diperlukan agar pekerjaan diselesaikan secara profesional dan tidak berhenti di tengah proses.

Sementara itu, kepatuhan terhadap regulasi menjadi keharusan untuk memastikan setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun kerja sama diperlukan untuk memperkuat koordinasi antara Kemenhaj, pemerintah daerah, perbankan, perguruan tinggi, akademisi, serta tokoh dan penyuluh agama.

Ian menegaskan, lima nilai tersebut tidak boleh berhenti sebagai slogan, tetapi harus tercermin dalam pelayanan sehari-hari, terutama dalam percepatan pelunasan dan pemanfaatan kuota haji.

Menurutnya, penyelenggaraan ibadah haji harus berjalan dengan mengedepankan keadilan, transparansi, profesionalitas, dan kepastian hukum.

“Lima nilai K ini harus menjadi pedoman dalam bekerja dan melayani. Dengan ketulusan, ketelitian, kesungguhan, kepatuhan, dan kerja sama, kita dapat memperkuat penyelenggaraan haji sekaligus mewujudkan Tri Sukses Haji,” pungkasnya.
Pertajam judul dan leadPadatkan bagian lima nilai KBuat gaya berita lebih tegaS. (red)

Editor : Redaksi