Ahok Beber Aib, Benarkah Ada Kekuatan Besar di Pertamina?

MERAH PUTIH|Jakarta – Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok kembali menjadi sorotan publik. Meski menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Ahok justru membuka aib BUMN migas itu. Mulai soal direksi suka melobi menteri, komisaris “titipan” kementerian, hingga kebiasaan utang Pertamina. Terbaru, Ahok  menyatakan Kementerian BUMN seharusnya dibubarkan. Ini seakan menampar Menteri BUMN Erick Thohir yang telah mengangkat Ahok menjadi Komisaris Utama PT Pertamina.

Dalam video yang diterlihat di akun Youtube POIN, Rabu (16/9/2020), Ahok mengungkapkan Kementrian BUMN harusnya dibubarkan sebelum jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir. Menurutnya, pengelolaan perusahaan pelat merah tersebut diganti dengan sistem super holding, seperti dilakukan Singapura melalui Temasek.

"Kementerian BUMN harusnya dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun. Kita harus ada yang namanya Indonesia Incorporation semacam Temasuk karena presiden tak bisa mengontrol manajemen BUMN," kata Ahok dalam video itu.

Ahok mengungkapkan hal itu sambil membongkar aib Direksi PT Pertamina (Persero). Ada tiga hal yang ia ungkap, salah satunya jabatan gaji pejabat Pertamina yang non-job. Ahok mengklaim menemukan kasus pencopotan jabatan direktur utama anak perusahaan Pertamina yang tidak disertai perubahan gaji dari karyawan.

"Masa dicopot gaji masih sama. Alasannya karena orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan Anda kan. Tapi mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp75 juta. Dicopot, gak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Kedua, soal lobi-lobi untuk jabatan direksi dan komisaris. Ahok juga membocorkan jabatan direksi dan komisaris sangat kental dengan lobi-lobi politis dan bagi-bagi jabatan. "Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya, lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," beber Ahok.

Ketiga, mengenai Pertamina yang hobi ngutang dan lambat merespon investor. Ahok mengaku sempat emosi ketika melakukan rapat terkait progres proyek kilang minyak dengan jajaran direksi perseroan. Ahok menyoroti proses birokrasi dalam salah satu proyek utama pemerintah tersebut.

Menurutnya, jajaran direksi kerap kali lamban merespon para calon investor. "Saya mau rapat penting soal kilang. Lalu jawab saya, berapa investor yang mau nawarin kerja sama, kalian diemin. Terus sudah ditawarin kenapa ditolak. Terus kenapa kerja seperti ini," ujarnya.

Lebih lanjut, Ahok menceritakan, dirinya sempat geram dalam rapat tersebut, lantaran jajaran direksi memiliki pandangan berbeda. Ia mengklaim, jajaran direksi sengaja memancing dirinya emosi. "Sempat saya emosi juga kemarin. Mereka memancing saya emosi, (kemudian) laporin Presiden apa? Ahok mengganggu keharmonisan," katanya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Ahok saat ini tengah mendorong proses digitalisasi dokumen. Dengan demikian, ia dapat mengawasi secara langsung proses surat-menyurat yang dilakukan oleh perseroan ataupun pihak luar. "Saya bisa investigasi untuk surat menyurat. Ini investor kirim surat didiemin berbulan-bulan, bertahun-tahun enggak dijawab," ucapnya.

Selain itu, Ahok berujar, contoh temuannya yang lain soal ketidakefisienan Pertamina yakni soal pembangunan kilang minyak. Dirinya masih meminta penjelasan kenapa banyak kilang baru yang belum juga dibangun. Padahal, lanjut dia, sudah ada beberapa investor yang serius patungan bisnis dengan Pertamina.

Terakhir, Ahok juga menyebut Pertamina memiliki utang USD 16 miliar. Tapi, direksinya memiliki kebiasaan untuk cari pinjaman terus. Uang tersebut, katanya untuk akuisisi lapangan di luar negeri, padahal masih ada 12 cekungan di dalam negeri yang berpotensi memiliki minyak dan gas di dalamnya.

"Sekarang udah utang USD 16 miliar, tiap kali otaknya minjem duit terus nih. Minjem duit terus akuisisi lagi. Saya bilang, tidak berpikir untuk eksplorasi. Kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi punya minyak dan gas. Lu ngapain di luar negeri? Ini jangan-jangan ada komisi lagi nih beli-beli minyak di luar?" tutur Ahok.

Motif Ahok

Pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa melihat ada unsur kesengajaan dari aksi bongkar aib Pertamina yang dilakukan Ahok. Sebab, ia meyakini sosok Ahok, pasti ia sadar bahwa aib perusahaan tidak boleh dibongkar ke publik kecuali memang sengaja.

Apalagi, Ahok duduk di kursi komisaris yang notabene melakukan pengawasan dan memberi arahan secara internal ke direksi. Artinya, ada unsur kesengajaan agar hal-hal yang tidak dikehendakinya ini diketahui oleh publik. "Saya tidak tahu motivasi Ahok apa, tapi dari awal kan memang dia selalu bilang dia diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk benahi Pertamina, mungkin cara yang seperti ini yang mau dia pakai. Selain itu mungkin ini sudah titik kulminasi, sehingga meledak lah," ujar Fabby seperti dikutip CNNIndonesia, Rabu (16/9).

Persoalannya, kenapa harus diumbar ke publik? Menurut Fabby, hal ini tentu akan menimbulkan pertanyaan di publik, apalagi hal-hal yang disinggung Ahok merupakan aib, bukan sebuah prestasi. Fabby menduga Ahok sengaja membuka ke publik karena tidak mendapat dukungan di internal Pertamina. Hal ini, katanya, dikuatkan dengan pernyataan Ahok yang menyatakan tidak tahu menahu soal ganti direksi Pertamina pada beberapa waktu lalu.

Begitu juga dengan celetukan soal direksi yang suka melobi menteri. Artinya, kata Fabby, ada sinyal bahwa Ahok tidak sepenuhnya punya wewenang komisaris di internal perusahaan.

Arti lain, ada kekuatan yang jauh lebih besar di luar jabatannya yang bisa mengontrol Pertamina. Fabby menduga hal ini karena seharusnya hasil pengawasan di internal perusahaan disampaikan langsung oleh Ahok ke Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN yang juga merangkap sebagai Wakil Komisaris Pertamina Budi Gunadi Sadikin.

Lebih jauh lagi, Ahok seharusnya bisa 'curhat' alias mencurahkan isi hatinya ke Presiden Jokowi, namun hal ini tidak dilakukan. "Biasa saja ada kekuatan lain di luar Pertamina, tapi bisa mempengaruhi tata kelola perusahaan di dalam, yang bahkan tidak bisa dikendalikan oleh presiden dan menteri, maka Ahok sampaikan," ungkap

Tanggapi Ahok

Sementara itu, Staf Menteri BUMN Arya Sinulingga merespons pernyataan Ahok soal super holding. Menurutnya,  ide itu sejatinya akan dijalankan oleh Kementerian BUMN. Bahkan, ini merupakan ide yang sudah berkembang sejak sebelum kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir.

Hanya saja, Arya bilang merealisasikan ide ini bukan perkara mudah. Sebab, banyak persiapan yang harus dilakukan sebelum benar-benar membentuk super holding. "Kementerian melihat bahwa saat ini yang sangat penting ialah bagaimana memastikan antar BUMN itu bisa saling in line (sejalan) artinya supply chain yang ada itu in line," kata Arya kepada wartawan, Rabu (16/9).

Untuk mewujudkan itu, sambungnya, kementerian pun membentuk kluster-kluster atau sub holding. Namun, Arya kembali menggarisbawahi bahwa pembentukan sub holding pun butuh proses dan pengujian. "Jadi kita uji semua, kita jangan buru-buru mau super holding, itu ide besar memang, tapi kita lihat dulu apakah ini efektif tidak. Sekarang ini kan masih sendiri-sendiri, jadi masih jauh pemikiran mengenai super holding, masih jauh sekali," katanya.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman juga buka suara soal kritik Ahok. Dia menjelaskan, apa yang disampaikan Ahok sebagai masukan untuk perbaikan tata kelola Pertamina. "Kami menghargai pernyataan Pak BTP sebagai Komut yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan," jelas Fajriah, Rabu (16/9).

Kata dia, kritik yang disampaikan Ahok juga sejalan dengan restrukturisasi Pertamina yang sedang dijalankan direksi agar perusahaan menjadi lebih cepat, adaptif, dan kompetitif. Fajriah juga memastikan hubungan antara direksi dan komisaris Pertamina masih terjaga dengan baik. "Koordinasi dan komunikasi dengan komisaris dan juga stakeholder terkait terus kami jalankan agar semua terinfokan dengan baik apa yang sedang dijalankan oleh Pertamina," ungkap Fajriah.

DPR Bicara

Kalangan dewan di DPR RI menilai pengungkapan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok soal buruknya tata kelola PT Pertamina (Persero) sama dengan mengkritik dirinya sendiri sebagai komisaris utama. “Yang disampaikan Ahok seperti menceritakan cacatnya sendiri," ujar Anggota Komisi VI DPR RI Subardi.

"Posisi Ahok sebagai komisaris utama tidak mampu mengawasi kinerja Pertamina. Jangan karena ketidakmampuannya, Ahok lantas teriak-teriak di media,” imbuhnya.

Legislator Partai Nasdem ini menyayangkan sikap frontal Ahok. Subardi khawatir performa Pertamina semakin buruk karena manajemen yang gaduh dan “urakan” dibawa oleh Ahok.  Padahal, setiap rapat bersama Menteri BUMN, Komisi VI selalu mendukung program perbaikan Pertamina yang digagas Erick Thohir, baik dalam strategi bisnis maupun efisiensi produksi.

“Kita ingin performa Pertamina membaik. Pertamina harus mampu berkembang dan bersaing dengan perusahaan raksasa seperti Aramco, Chevron, Exxon atau Petronas. Tapi kalau memilih cara-cara kasar dan emosional, ini justru kontraproduktif,” jelasnya. (jta/ara/red)

 

Editor : Ali Mahfud