MERAHPUTIH| JAKARTA- Rapat kerja virtual dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memang dinanti Komisi III DPR RI. Alhasil, sesaat rapat dimulai dan pidato pembuka Ketua KPK Firli Bahuri usai, mayoritas fraksi di Komisi III DPR mennguliti dugaan patgulipat proyek program kartu Prakerja.
Komisi III menilai proyek tanpa tender ini rawan celah korupsi, sehingga KPK wajib menghentikannya. Permintaan itu disampaikan perwakilan fraksi – fraksi saat rapat antara Komisi III DPR RI dan KPK pada Rabu (29/4).
Baca juga: KPK Ungkap Peran Tiga Tokoh dalam Dugaan Korupsi Kuota Haji: Skema Pembagian Tak Sesuai Aturan
Selain itu, proyek senilai Rp 5,6 triliun itu, bisa memberikan keuntungan menggiurkan bagi delapan vendor pelatihan online kartu prakerja ini. Yakni keuntungan bernilai Rp1,2 triliun.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan.
"Mengutip pernyataan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bahwa penyedia prakerja berpotensi meraup anggaran Rp 3,7 triliun dari anggaran sebanyak Rp 5,6 triliun yang dianggarkan. Sementara, kalkulasi BPK, vendor prakerja berpotensi meraup 1,12 triliun," kata Hinca kepada Ketua KPK Firli Bahuri.
Sementara itu, Fraksi PDIP, Arteria Dahlan mengatakan, saat ini merupakan waktu tepat bagi KPK untuk masuk ke program Kartu Prakerja, terutama soal mekanisme penunjukkan delapan vendor penyedia pelatihan tanpa melalui sistem tender.
“Bagaimana bisa terjadi. Bagaimana strategi pengawasannya. Tidak cukup dengan mundur Pak. Siapa terlibat harus diusut. Kita minta tolong ketua mainkan ini,” kata Arteria.
Penghentian serta pengawasan ketat proyek ini disuarakan Fraksi Gerindra. Melalui juru bicarnya Habiburrokhman meminta KPK mengawasi Program Kartu Prakerja. Ia menyoroti sistem penentuan harga dan konten yang disediakan oleh penyedia pelatihan di Program Prakerja.
Baca juga: KPK Sisir Dua Rumah Pejabat Ponorogo, Jejak Kasus Monumen Reog Menguat
“Ada aspek yang harus bapak awasi dalam konteks tipikor, terutama proses pengadaan jasa pelatihan,” kata Habiburrokhman saat menyampaikan pandangan Fraksi Gerindra pada Ketua KPK Firli Bahuri.
Sementara itu, Anggota Komisi III dari dari Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal meminta KPK melakukan audit pada project management officer (PMO) Kartu Prakerja dalam pelaksanaan kartu prakerja ini. Ia menilai, indikator kelulusan kartu prakerja bagi masyarakat tidak jelas.
“Ini ada ruang gelap. Mereka sudah seenaknya, sudah di-publish, rakyat sudah mendaftar secara berjibaku susahnya masuk, ketika menentukan kelulusan apa indikatornya, ini kan kejahatan juga, di ruang gelap,” ungkap Cucun.
Lalu disusul Fraksi PKS, Aboebakar Alhabsyi meminta KPK menggunakan kewenangannya mengawasi program ini agar anggaran Kartu Prakerja tak terbuang sia-sia.
Baca juga: Usai Vonis Berat dan Rehabilitasi Presiden, Eks Direksi ASDP Hirup Udara Bebas
“Jangan sampai uang negara Rp 5,6 triliun ini menguap tanpa arti yng hanya melahirkan para pengangguran baru setelah mengikuti pelatihan online,” ujar dia.
Perwakilan dari Fraksi Nasdem Taufik Basari mengatakan, seharusnya KPK bisa melakukan kajian terkait potensi rawan korupsi, salah satunya di program Kartu Prakerja ini. Bila hasil kajian itu membuktikan kartu Prakerja rawan korupsi, maka KPK bisa mengeluarkan rekomendasi untuk dihentikan.
“Menurut saya KPK bisa merekomendasikan pada eksekutif khususnya pada presiden soal kebijakan yang sangat rawan meski abu abu itu sudah mengarah ke tindak pidana korupsi, rekomendasi hentikan. Sehingga kita tidak perlu polemik panjang lebar dan muncul pembelaan,” demikian Taufik Basari. (sjt/ono)
Editor : Eko Yudiono