MERAH PUTIH|JAKARTA - Penunjukan langsung delapan platform digital dalam pelatihan Program Kartu Parkerja senilai Rp 5,6 triliun masih menjadi sorotan publik. Setelah Komisi III DPR mensinyalir ada unsur korupsinya, mekanisme penunjukan Ruangguru Cs oleh manajemen pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian itu juga dikritisi.
Pengamat politik dari Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) Surabaya, Agus Sukrisyanto menyebut penunjukn itu menunjukan tidak profesional. Dijelaskannya, latar belakang anak-anak muda yang ditunjuk sebagai pembantu Jokowi yang kemudian mendapat proyek Rp 5,6 triliun itu tidak ada profesional. Menurutnya, ereka yang diambil untuk ikut Program Prakerja adalah anak-anak yang terobsesi jadi pengusaha.
Baca juga: Luar Biasa, Gaji Direktur Pelaksana Prakerja Rp 77,5 Juta per Bulan
Di antara mereka, lanjutnya, memiliki perusahaan rintisan dan membuat organisasi yang kekinian. “Lihat aja sudah membuat ulah kan? Dengan ketiban atau mencari hingga meminta proyek dengan atas nama negara," tandas Agus kepada Harian Merah Putih, Sabtu (2/5).
Karena sejak awal, masih kata Agus, keberadaan mereka yang diangkat Presiden Jokowi telah menyita segudang misteri. Banyak dari publik memperkirakan penunjukan stafsus presiden dari kalangan anak muda sebagai hadiah dari partisipasi mereka saat kampanye Pilpres 2019 lalu.
Atas dasar itu, menurut dia, ada konspirasi di balik masalah itu yang tidak hanya melibatkan para Stafsus. Tapi bisa saja para pejabat di lingkaran Istana. Terutama yang harus disoroti PMO Program Kartu Prakerja dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. "Konsiprasi yang dimaksud di sini adalah berkaitan masalah penyalahgunaan uang negara untuk penanganan virus Corona," papar Agus.
Untuk diketahui, Program Kartu Pra Kerja sebetulnya untuk reskilling dan upskilling. Namun karena ada Pandemi Covid-19, program yang dikampanyekan Jokowi di Pilpres 2019 ini dikonversi menjadi jaring pengaman sosial.
Sementara itu, Ketua Tim Pelaksana Kartu Prakerja Rudy Salahuddin menjelaskan dasar delapan digital platform menjadi mitra resmi pemerintah untuk menyediakan tempat bagi berbagai jenis pelatihan yang disiapkan oleh lembaga pelatihan. Menurut dia, tidak ada penunjukan langsung kepada delapan mitra dalam program Kartu Prakerja.
Baca juga: Pemerintah Kesulitan Hadapi Pandemi Covid-19 tanpa Keterlibatan Masyarakat
Sebab, mekanisme dilakukan melalui kerja sama dengan manajemen pelaksana (PMO) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. “Pemerintah tidak menunjuk, jadi kita dari awal mengajak bicara beberapa platform besar ada yang e-commerce, marketplace, dan platform pelatihan,” katanya.
Rudy mengatakan delapan platform yaitu BukaLapak, MauBelajarApa, Pintaria, Ruangguru, Sekolahmu, Tokopedia, Pijar Mahir, dan Sisnaker terlebih dahulu ditawarkan oleh pemerintah untuk ikut membantu dalam program Kartu Prakerja. Ia menuturkan proses tersebut tidak melalui lelang, karena program ini bukan merupakan pengadaan barang dan jasa, melainkan bentuk kerjas ama dari pemerintah untuk bisa membantu program Kartu Prakerja.
“Kenapa tidak dilelang karena memang ini bukan pengadaan, ini hanya kerja sama dari pemerintah untuk membantu program Kartu Prakerja,” katanya.
Ia menyatakan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp3,55 juta per orang juga akan secara utuh diperuntukkan bagi peserta yang lolos mengikuti pelatihan. Ia menyebutkan delapan digital platform mitra itu tidak bersifat tetap karena akan dievaluasi sehingga pemerintah masih membuka peluang untuk menambah jumlah mitra yang berkontribusi dalam program ini.
Sayangnya, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari yang dikonfirmasi Harian Merah Putih tak menjawab saat dihubungi via Whatsapp-nya. Pertanyaan yang dikirim Harian Merah Putih hanya dibaca (centang biru dua).
Namun sebelumnya, Denni Puspa Purbasari mengatakan saat ini terdapat dua ribu jenis pelatihan yang disediakan oleh 233 lembaga pelatihan di delapan digital platform. Ia menyatakan dana sebesar Rp1 juta untuk membeli jenis pelatihan itu akan diterima oleh lembaga pelatihan setelah peserta memilih.
Namun, lembaga pelatihan akan membayar ke digital platform sesuai dengan perjanjian antarbisnisataubusiness to business (B2B). “Sisnaker milik pemerintah dia tidak boleh charge uang, nol persen. Lembaga pelatihan memiliki kemerdekaan partner dengan siapa,” katanya seperti dikutip Republika.
Denni menambahkan dalam menawarkan kerja sama terhadap digital platform juga sudah ditentukan kriteria dan standarnya yang disusun bersama beberapa asosiasi seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). “Ketika kita menyusun diskusi ini kami juga mengundang Apindo untuk menyusun karena negara kita besar untuk meningkatkan wirausaha,” jelasnya. (ton/red)
Editor : Ali Mahfud