MERAHPUTIH I JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap serta perintangan penyidikan perkara buronan Harun Masiku. Penahanan ini menandai babak baru dalam upaya pemberantasan korupsi yang melibatkan petinggi partai politik.
Hasto tampak keluar dari ruang pemeriksaan di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Kamis (20/2) sekitar pukul 18.00 WIB. Dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangan yang terborgol, ia dikawal ketat oleh petugas KPK menuju rumah tahanan untuk menjalani masa penahanan selama 20 hari pertama.
Baca juga: KPK Sisir Dua Rumah Pejabat Ponorogo, Jejak Kasus Monumen Reog Menguat
Kehadiran Hasto dalam pemeriksaan ini merupakan yang kedua kalinya setelah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, ia telah diperiksa pada Senin (13/1), namun belum langsung dilakukan penahanan. KPK sebenarnya telah memanggil Hasto pada 17 Februari lalu, namun ia tidak memenuhi panggilan dengan alasan tengah mengajukan gugatan praperadilan.
Sebelum menjalani pemeriksaan hari ini, Hasto menyatakan bahwa dirinya telah siap secara lahir dan batin apabila harus ditahan oleh KPK.
"Saya sudah siap lahir batin (jika langsung ditahan)," ujarnya saat ditemui wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, beberapa saat sebelum pemeriksaan.
Baca juga: Usai Vonis Berat dan Rehabilitasi Presiden, Eks Direksi ASDP Hirup Udara Bebas
Kasus yang menjerat Hasto berawal dari dugaan suap dalam upaya meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR melalui jalur pergantian antarwaktu (PAW). Harun, yang hingga kini masih buron, diduga memberikan sejumlah uang kepada pihak terkait untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota parlemen. Selain itu, Hasto juga diduga terlibat dalam upaya menghalang-halangi penyidikan KPK terhadap kasus ini.
Dalam proses hukum yang berjalan, KPK terus mendalami keterlibatan berbagai pihak dalam skandal ini. Dengan penahanan Hasto, publik menantikan kelanjutan kasus ini, termasuk upaya KPK dalam menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih belum ditemukan.
Penahanan salah satu petinggi PDIP ini tentu memiliki implikasi besar terhadap dinamika politik nasional. PDIP sebagai partai berkuasa harus menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas internal serta citra partai di mata publik. Sementara itu, para pengamat politik menilai bahwa kasus ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu.
Baca juga: KPK Periksa 12 Saksi Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji, Arah Penyidikan Kian Mengerucut
KPK sendiri menegaskan bahwa penahanan ini merupakan bagian dari upaya menegakkan hukum tanpa intervensi politik. "Kami bekerja sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan setiap individu yang terbukti melanggar hukum akan diproses sesuai ketentuan," ujar salah satu juru bicara KPK dalam konferensi pers. (red)
Editor : prass prasetyo