MERAHPUTIH I SURABAYA — Pemerintah terus menapaki langkah konkret untuk memutus mata rantai kemiskinan struktural melalui jalur pendidikan. Kementerian Sosial Republik Indonesia, bekerja sama dengan pemerintah daerah, merancang pembukaan Sekolah Rakyat untuk jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas, yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini sulit mengakses pendidikan bermutu.
Di Jawa Timur, Pemerintah Provinsi tengah menyiapkan lima titik Sekolah Rakyat. Tiga di antaranya akan mulai beroperasi pada Juli 2025, bertepatan dengan awal tahun ajaran baru 2025/2026. Adapun dua lainnya akan dibangun dalam waktu dekat, menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Baca juga: Jatim Mantapkan Diri sebagai Lumbung Ekspor Desa, 73 Desa Devisa Baru Diresmikan di TPS Surabaya
“Pemprov Jatim telah menyiapkan lima lokasi. Tiga di antaranya sudah berupa gedung yang tengah dalam tahap asesmen dan renovasi, sedangkan dua lainnya berupa lahan kosong yang akan dibangun dari nol oleh Kementerian PU,” ujar Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani, saat ditemui di Surabaya, Rabu (30/4/2025).
Tiga gedung milik Pemprov Jatim yang akan dialihfungsikan sebagai sekolah berada di lokasi yang strategis namun selama ini belum dimanfaatkan optimal. Lokasi pertama adalah di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak (PPSPA) Batu, yang akan menjadi Sekolah Rakyat untuk jenjang SMP. Lokasi kedua berada di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Timur, Kampus Kawi di Kota Malang, yang diperuntukkan bagi siswa SMA. Sementara itu, gedung ketiga adalah SMKN Maritim Brondong di Kabupaten Lamongan.
Masing-masing sekolah direncanakan menampung 75 siswa pada tahap awal, yang dibagi dalam tiga rombongan belajar (rombel) berisi 25 siswa per kelas.
“Semua kebutuhan siswa, mulai dari biaya sekolah, makan, seragam, hingga asrama akan ditanggung sepenuhnya oleh negara. Ini bukan sekadar bantuan pendidikan, tetapi intervensi penuh untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin bisa mengakses pendidikan berkualitas,” ujar Novi.
Adapun dua lokasi lainnya yang tengah disiapkan berada di Mojokerto dan Jember, tepatnya pada lahan milik Dinas Pertanian Jawa Timur di area kebun benih Mardiraharjo. Pembangunan dua sekolah tersebut akan melibatkan Kementerian PU, dan diharapkan bisa rampung dalam satu hingga dua tahun ke depan.
Baca juga: Imam Utomo Kembali Pimpin PMI Jawa Timur: Aklamasi yang Menegaskan Soliditas dan Kepercayaan Publik
Skema pembangunan Sekolah Rakyat ini tidak hanya bersifat vertikal antara pusat dan provinsi, tetapi juga melibatkan pemerintah kabupaten dan kota. Seluruh daerah di Jawa Timur, kecuali Kota Surabaya, telah menyatakan komitmennya untuk menyiapkan satu lokasi sekolah rakyat di wilayah masing-masing.
“Surabaya memang tidak membangun sendiri, tapi tetap akan ada satu sekolah rakyat di sana yang pengelolaannya nanti dilakukan oleh Universitas Negeri Surabaya (Unesa),” jelas Novi.
Model kemitraan dengan perguruan tinggi ini bukan yang pertama. Di Kota Malang, misalnya, pengelolaan sekolah dilakukan dengan menggandeng BPSDM Jawa Timur. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong mutu layanan pendidikan di sekolah rakyat sekaligus membangun ekosistem yang sehat antara pendidikan formal dan non-formal.
Seleksi siswa dilakukan berbasis data penerima bantuan sosial yang dikelola oleh pemerintah pusat. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menggandeng pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menjaring calon siswa dari keluarga tidak mampu. Mekanisme seleksi disusun agar transparan dan sesuai dengan kuota yang tersedia.
Baca juga: Jatim Ciptakan Lompatan Ekonomi, TransJatim Jadi Sorotan: Khofifah Raih Dua Penghargaan Sekaligus
“Ini bukan program yang bisa dimasuki sembarang orang. Hanya anak-anak dari keluarga yang benar-benar tidak mampu yang akan kami prioritaskan. Saat ini kami tengah mendata dan menanyakan langsung kepada keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria, apakah bersedia anaknya bersekolah di Sekolah Rakyat,” kata Novi.
Ia menegaskan, pihaknya berharap kehadiran sekolah rakyat mampu menjadi solusi jangka panjang dalam memperkecil ketimpangan pendidikan. Di banyak wilayah, anak-anak dari kelompok miskin masih terkendala akses, baik karena alasan geografis, ekonomi, maupun sosial.
“Dengan model ini, kita tidak hanya memberi akses belajar, tetapi juga menyediakan ruang hidup yang layak bagi anak-anak untuk tumbuh, belajar, dan berprestasi,” tandasnya.
Program sekolah rakyat ini diperuntukkan bagi anak-anak yang keluarganya masuk ke dalam Desil 1 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Desil 1 yang dimaksud merupakan keluarga yang masuk dalam kelompok 1-10n tingkat kesejahteraan paling rendah secara nasional. (dpr)
Editor : Redaksi