MERAHPUTIH I BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melemparkan gebrakan kontroversial. Mulai Juni mendatang, Pemprov Jabar akan memberlakukan kebijakan radikal: orang dewasa yang meresahkan lingkungan akan ‘dididik’ di barak militer. Sasaran utamanya adalah para peminum minuman keras, pengganggu ketertiban umum, hingga pelaku intimidasi terhadap kegiatan investasi.
Langkah itu, menurut Dedi, merupakan kelanjutan dari program pembinaan karakter melalui pendidikan bela negara yang telah lebih dulu diterapkan kepada kalangan remaja. Ia menilai bahwa ancaman terhadap stabilitas sosial dan ekonomi tidak hanya datang dari anak-anak muda yang nakal, tetapi juga dari orang dewasa yang bersikap destruktif di masyarakat.
Baca juga: Produktivitas ASN Bukan Soal Absen Kantor, Gubernur Dedi Mulyadi Tekankan Kinerja dan Perencanaan
“Setelah pendidikan kedisiplinan untuk anak-anak Jawa Barat rampung, bulan Juni ini kita mulai babak baru. Orang dewasa yang kerap mabuk, bikin onar, preman pasar, sampai yang ganggu investasi—akan kami arahkan untuk menjalani pendidikan bela negara di barak militer,” ujar Dedi dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/5).
Pendidikan tersebut, menurutnya, bukanlah hukuman, melainkan bentuk pemulihan sikap dan mental bagi individu yang dinilai menyimpang dari norma sosial. “Tujuannya agar mereka kembali pada jati diri sebagai warga negara yang bertanggung jawab,” tambahnya.
Langkah tersebut diambil karena Dedi melihat masih banyak tantangan dalam menjaga kondusivitas di daerah, mulai dari gangguan terhadap ketenteraman umum, hingga munculnya kelompok-kelompok liar yang menghambat investasi.
“Tidak bisa kita biarkan kebiasaan mabuk-mabukan dan pemalakan jalanan tumbuh. Kalau dibiarkan, yang rugi masyarakat sendiri. Lingkungan jadi tidak aman, investor enggan datang, ekonomi bisa stagnan,” tegasnya.
Baca juga: Dedi Mulyadi: Ekonomi Rakyat Harus Tumbuh dari Kreativitas dan Kerja Keras
Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jabar, Sapta Yulianto Dasuki, memastikan bahwa pihaknya telah melakukan persiapan teknis. Mulai dari perumusan materi pelatihan, kerja sama dengan pihak militer, hingga pendataan peserta.
“Kami tidak ingin ada kesan ini sekadar ancaman. Ini program resmi. Kami akan data semua individu yang menjadi sasaran, dan akan dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum serta unsur kewilayahan,” ujar Sapta.
Sapta juga menambahkan bahwa pendekatan yang digunakan tetap mengedepankan asas keadilan dan kemanusiaan. Setiap peserta program akan menjalani asesmen terlebih dahulu untuk memastikan bahwa metode pelatihan yang diterapkan tepat sasaran.
Baca juga: Jabar Luncurkan Gagasan “Kereta Petani dan Pedagang”, Angkutan Rakyat dari Sawah ke Pasar
Meski baru sebatas wacana yang akan dimulai Juni mendatang, kebijakan ini langsung memantik perdebatan publik. Sebagian pihak menilai langkah itu berani dan relevan di tengah kekhawatiran meningkatnya keresahan sosial. Namun, ada pula yang mempertanyakan urgensi dan efektivitas pendekatan militeristik dalam menangani persoalan sosial.
Lembaga bantuan hukum hingga pegiat HAM mulai menyoroti aspek hukum dari kebijakan tersebut. Mereka mengingatkan bahwa rehabilitasi sosial dan pembinaan warga harus dilandasi kerangka hukum yang jelas agar tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.
Gubernur Dedi Mulyadi sendiri menyambut respons publik tersebut dengan terbuka. “Kami akan terus mendengarkan aspirasi masyarakat dan ahli. Ini bukan soal militerisasi sipil, tapi soal kedisiplinan dan penataan ruang sosial. Kita ingin Jabar menjadi daerah yang aman, nyaman, dan ramah bagi semua,” ujarnya. (red)
Editor : Redaksi