MERAHPUTIH I JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menandai babak baru dalam agenda energi nasional dengan meresmikan sejumlah proyek energi strategis secara hybrid, Kamis, 26 Juni 2025. Agenda ambisius itu meliputi pengoperasian dan pembangunan energi terbarukan di 15 provinsi, peningkatan produksi minyak Blok Cepu sebesar 30 ribu barel per hari, hingga peletakan batu pertama lima Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di berbagai wilayah Indonesia.
Momentum tersebut tidak hanya menjadi simbol dimulainya proyek-proyek besar, tetapi juga menjadi deklarasi politik tentang arah kemandirian energi di bawah pemerintahan Prabowo.
Baca juga: Prabowo Minta Pendidikan Lingkungan Masuk Silabus, Pemerintah Gerak Cepat Tangani Bencana
“Ini semua adalah upaya untuk membuat bangsa kita swasembada energi,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya. Ia menyebut proyek ini sebagai tonggak penting untuk melepaskan ketergantungan Indonesia pada energi impor.
Namun, di balik pernyataan itu, muncul sejumlah pertanyaan penting: sejauh mana proyek-proyek ini akan berdampak nyata dalam jangka panjang terhadap ketahanan energi nasional? Dan bagaimana pemerintah mengukur keberhasilannya?
Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, proyek yang diresmikan memiliki total kapasitas 379,7 megawatt dengan nilai investasi menyentuh angka Rp25 triliun. Selain memperkuat bauran energi terbarukan, proyek ini diklaim akan menyerap lebih dari 9.500 tenaga kerja nasional dan meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) hingga 40 persen.
Di kawasan Ijen, Jawa Timur, misalnya, pembangunan PLTP diperkirakan akan mempekerjakan lebih dari 1.400 pekerja lokal. Bahlil juga menyebut produksi Blok Cepu kini ditargetkan mencapai 180 ribu barel per hari, atau sekitar 25 persen dari total produksi nasional.
Baca juga: Pemerintah Kebut Penanganan Tanggap Darurat, Presiden Prabowo Instruksikan Bantuan Diprioritaskan
Namun, investasi besar tersebut datang dengan tantangan besar. Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, misalnya, mencatat bahwa pengembangan energi terbarukan di Indonesia sering kali tersandung pada persoalan perizinan, birokrasi, dan kepastian tarif jual beli listrik.
Investasi di Blok Cepu yang disebut telah mencapai 4 miliar dolar AS juga dinilai berdampak signifikan pada pendapatan negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kontribusi lebih dari 35 miliar dolar AS untuk kas negara dan dominasi 99 persen tenaga kerja domestik, proyek ini dianggap sebagai model keterlibatan nasional yang ideal.
Namun tetap saja, pertanyaan soal keberlanjutan lingkungan, distribusi hasil ke daerah, dan efisiensi produksi menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Narasi kemandirian energi telah lama menjadi jargon dalam berbagai rezim pemerintahan. Di era Prabowo, proyek-proyek besar ini bisa menjadi pembuktian atas ambisi ituatau hanya menjadi etalase dari janji pembangunan yang belum menyentuh akar masalah.
Dalam sambutannya, Presiden menutup dengan keyakinan penuh: “Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri.” Sebuah kalimat kuat yang kini dibebani dengan harapan rakyat terhadap energi yang tidak hanya cukup, tetapi juga bersih, murah, dan adil. (red)
Editor : Redaksi