MERAHPUTIH I SEMARANG - Di balik geliat industri dan hamparan sawah yang menghidupi jutaan warga, Jawa Tengah perlahan tapi pasti menegaskan diri sebagai episentrum baru pertumbuhan ekonomi nasional. Pernyataan itu tak datang dari pelaku industri atau elite pemerintahan daerah, melainkan dari Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti.
“Setiap denyut yang terjadi di Jawa Tengah pasti berdampak pada ekonomi nasional,” ujar Amalia dalam sebuah pernyataan tegas di Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (4/7/2025), saat penandatanganan nota kesepahaman antara BPS dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Baca juga: DPN Soroti Kerentanan Jateng, Pertahanan Nonmiliter Jadi Fokus Utama
Pernyataan tersebut bukan basa-basi. Data membuktikan: kontribusi Jawa Tengah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada 2024 mencapai 8,25 persen, menempatkannya di urutan keempat dari 38 provinsi. Tidak hanya dalam angka, tapi juga peran strategis yang tak tergantikan.
Di tahun 2025, dari 196 juta jiwa penduduk usia produktif Indonesia, lebih dari 26 juta di antaranya tinggal di provinsi ini—sekitar 13,45 persen. Dengan proyeksi total penduduk mencapai 38,2 juta jiwa, Jawa Tengah menempati posisi tiga besar provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.
Tak heran jika Amalia mengibaratkan provinsi ini sebagai “gadis cantik yang sedang tumbuh.” Banyak industri di Jawa Barat, katanya, mulai melirik bahkan memindahkan basis usahanya ke Jawa Tengah. Pertumbuhan ini, jika tak diukur secara presisi, bisa meleset dari sasaran pembangunan.
“Kalau data statistiknya tidak akurat, seperti halnya diagnosis medis yang salah, maka kebijakan yang dibuat pun bisa keliru,” ujarnya. “Data adalah laboratorium pembangunan.”
Baca juga: Peresmian Lima Infrastruktur Baru: Prabowo Tegaskan Konektivitas Jadi Tulang Punggung Pemerataan
Kesepakatan yang ditandatangani kali ini menjadi langkah konkret menuju pembangunan berbasis data-driven policy. BPS tidak hanya hadir sebagai pencatat angka, tetapi mitra strategis dalam merumuskan arah pembangunan yang akurat, komprehensif, dan responsif terhadap dinamika lokal.
Fokus kerja sama ini mencakup penguatan data di sektor industri, pertanian, dan investasi. Ketiganya adalah denyut utama nadi ekonomi Jateng. Pada 2024, hampir separuh dari kekuatan ekonomi provinsi ini disumbang oleh dua sektor: pertanian dan industri. Sebanyak 14 persen dari total industri besar dan sedang di Indonesia berada di Jateng, dan dari total 30,6 juta ton produksi beras nasional, 16,7 persennya juga datang dari sini.
Data tidak boleh disikapi sebagai angka mati. Di tangan pemerintah daerah, data harus hidup, menjadi bahan bakar bagi kebijakan yang menjawab tantangan zaman. Apalagi, pada 2026 mendatang, BPS akan menggelar Sensus Ekonomi. Sebuah momen krusial yang menuntut landasan kuat dari kolaborasi lintas lembaga.
Baca juga: Posyandu Enam SPM Dikebut, Jateng Siapkan Lompatan Layanan Publik
Kesepakatan BPS dan Pemprov Jateng hari ini akan menjadi payung hukum strategis untuk agenda nasional tersebut. Sensus bukan hanya soal menghitung, tapi membaca gerak ekonomi hingga ke akar rumput.
“Jika datanya baik, resep kebijakan pun akan tepat. Jika diagnosisnya tepat, obatnya tak akan salah,” pungkas Amalia.
Dalam peta pembangunan Indonesia ke depan, Jawa Tengah tidak lagi berada di pinggiran. Ia kini berada di jantung pergerakan, menjadi pusat denyut ekonomi yang tak bisa lagi diabaikan. Maka, memastikan datanya akurat bukan semata urusan statistik, tetapi pertaruhan masa depan pembangunan Indonesia.(red)
Editor : Redaksi