MERAHPUTIH I SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Karantina Indonesia membangun Instalasi Karantina Terpadu pertama di Indonesia yang berlokasi di kawasan Puspa Agro, Kabupaten Sidoarjo. Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu memangkas waktu dan biaya logistik, sekaligus memperkuat sistem keamanan hayati nasional.
Langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Kepala Badan Karantina Indonesia Sahat Manaor Panggabean di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (4/7/2025). Penandatanganan ini turut disertai perjanjian kerja sama antara Badan Karantina Indonesia dan PT Jatim Grha Utama (JGU), selaku pengelola kawasan Puspa Agro.
Baca juga: Jatim Mantapkan Diri sebagai Lumbung Ekspor Desa, 73 Desa Devisa Baru Diresmikan di TPS Surabaya
"Instalasi ini akan melayani perkarantinaan untuk hewan, ikan, dan tumbuhan dalam satu kawasan terpadu. Ini pertama di Indonesia, dan bahkan untuk ikan sudah mulai berjalan," ujar Khofifah dalam sambutannya.
Ia menambahkan, kehadiran fasilitas ini diharapkan mengurangi dwelling time atau waktu tunggu logistik secara signifikan, serta mempercepat proses ekspor-impor melalui sistem satu pintu yang melibatkan laboratorium uji, layanan karantina, hingga kepabeanan.
Kawasan Puspa Agro seluas 50 hektare disiapkan menjadi simpul logistik baru di Indonesia timur. Selain didukung oleh fasilitas laboratorium modern dan sistem pengujian komprehensif, kawasan ini juga dirancang untuk mendukung layanan dry port (pelabuhan darat), sehingga komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan dapat dikonsolidasikan sebelum dikirim ke pelabuhan.
"Jawa Timur tidak hanya menjadi lumbung pangan nasional, tetapi juga tengah bergerak menjadi Gerbang Baru Nusantara, simpul strategis logistik dan ekspor nasional," ujar Direktur Utama PT JGU, Mirza Muttaqien.
Instalasi ini juga memungkinkan integrasi data antara lembaga seperti Badan Karantina, Bea Cukai, dan Pemerintah Provinsi, sehingga pelacakan (tracing) arus barang menjadi lebih transparan dan terkontrol. Selain itu, kawasan ini akan dilengkapi dengan fasilitas transit karantina untuk memastikan semua pengurusan dapat diselesaikan tanpa perlu berpindah lokasi.
Baca juga: Imam Utomo Kembali Pimpin PMI Jawa Timur: Aklamasi yang Menegaskan Soliditas dan Kepercayaan Publik
Bagi pelaku usaha, efisiensi rantai logistik menjadi salah satu faktor penentu daya saing. Menurut Gubernur Khofifah, Instalasi Karantina Terpadu akan berdampak langsung pada penurunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR), sekaligus mempercepat laju investasi masuk ke Jawa Timur.
"Jika kita bisa mempercepat arus barang dan menekan biaya logistik, maka daya saing produk kita akan meningkat. Ini akan mengundang lebih banyak investasi," ujarnya.
Berdasarkan data Badan Karantina Indonesia, sepanjang tahun 2024, layanan karantina di Jawa Timur telah memfasilitasi ekspor senilai USD 25,8 miliar dan impor sebesar USD 29,97 miliar. Nilai ini menjadi indikator penting betapa krusialnya peran karantina dalam menjaga integritas komoditas sekaligus mendukung kelancaran ekspor dan impor.
Kepala Badan Karantina Indonesia Sahat Manaor Panggabean menyebut, sistem terintegrasi yang dikembangkan di Puspa Agro akan menjadi model nasional untuk kawasan lain. Ia menargetkan fasilitas ini mulai operasional penuh tahun ini.
Baca juga: Jatim Ciptakan Lompatan Ekonomi, TransJatim Jadi Sorotan: Khofifah Raih Dua Penghargaan Sekaligus
"Kita ingin semua proses karantina dan bea cukai selesai di satu kawasan. Ini akan menjadi benchmark bahwa Indonesia siap sejajar dengan negara mitra ekspor lainnya," tegasnya.
Ia menambahkan, sistem ini memungkinkan konektivitas dengan negara tujuan ekspor, sehingga mitra dagang dapat memantau proses karantina dan distribusi secara transparan dan digital.
Dengan hadirnya Instalasi Karantina Terpadu di Jatim, Indonesia tak hanya mempercepat langkah dalam reformasi logistik nasional, tetapi juga memperkuat sistem ketahanan hayati, sekaligus membuka babak baru dalam tata kelola ekspor dan impor yang lebih efisien dan akuntabel.(DPR)
Editor : Redaksi