MERAHPUTIH I SURABAYA — Sebuah babak baru dalam hubungan konstitusional antara wakil daerah dan masyarakat resmi dimulai di Surabaya. Di bawah langit cerah Jumat pagi, 18 Juli 2025, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan B. Najamudin, meresmikan Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Jawa Timur. Gedung itu berdiri di atas lahan hibah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Jalan Jemur Andayani I, sebuah titik yang kini menjadi penanda baru hadirnya ruang aspirasi rakyat di jantung kota.
Lebih dari sekadar bangunan administratif, kantor tersebut diharapkan berfungsi sebagai simpul komunikasi antara senator dan konstituennya. "Ini bukan sekadar bangunan fisik, tetapi simbol penguatan peran DPD RI dalam menyuarakan aspirasi daerah secara konstitusional," ucap Sultan dalam sambutan peresmiannya yang disambut tepuk tangan hangat para undangan.
Baca juga: Jatim Borong Dua Penghargaan Kesehatan Nasional, Bukti Komitmen Jaga Sanitasi dan Lingkungan Sehat
Gedung seluas 1.714,6 meter persegi yang berdiri di atas tanah 2.000 meter persegi itu dibangun dalam waktu hanya enam bulan. Di dalamnya, tersedia ruang kerja representatif, area dialog publik, hingga fasilitas pertemuan yang terbuka untuk masyarakat. Tak berlebihan jika Ketua DPD RI menyebut gedung ini sebagai titik temu antara rakyat dan negara di level daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Sultan juga memberi penghargaan kepada Ketua DPD RI periode sebelumnya, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang disebut berperan penting dalam membuka jalur komunikasi antara DPD RI dan Pemprov Jatim. Menurutnya, proses yang terjadi hari ini tak lepas dari fondasi yang diletakkan oleh LaNyalla.
"Tanpa ikhtiar Bapak LaNyalla, proses ini mungkin tidak berjalan sebaik ini. Ini contoh nyata kepemimpinan berkelanjutan yang harus ditiru oleh para senator dari daerah lain," ujarnya.
LaNyalla yang turut hadir menegaskan bahwa pembangunan kantor ini mencerminkan dukungan nyata dari Pemerintah Provinsi terhadap eksistensi DPD RI. Ia pun memperkenalkan tiga anggota DPD RI dari Dapil Jawa Timur yang kini berbagi tanggung jawab bersama dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi warga.
“Dengan adanya kantor yang lebih representatif, kami berkewajiban untuk bekerja lebih efektif, menyuarakan kepentingan daerah, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam kerangka negara kesatuan,” kata LaNyalla dalam nada penuh tekad.
Baca juga: Pemkot Surabaya Sisir Jalan Dharmawangsa–Semarang: Trotoar Dibersihkan, Parkir Liar Ditertibkan
Bagi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kehadiran kantor perwakilan ini merupakan buah sinergi yang menyatu dalam visi besar demokrasi daerah. Ia menyebut gedung tersebut bukan hanya sebagai kantor layanan publik, tetapi juga sebagai tempat lahirnya berbagai pemikiran strategis.
“Kantor ini bukan hanya menjadi simbol peningkatan pelayanan publik, tetapi juga tempat strategis bagi dialog, gagasan, dan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat daerah,” tutur Khofifah dengan nada optimistis.
Dari sisi kelembagaan, Sekretaris Jenderal DPD RI Komjen Pol. H. M. Iqbal menuturkan bahwa pembangunan kantor ini merupakan bagian dari strategi memperluas jangkauan DPD RI di daerah, menjembatani jarak geografis dan psikologis antara senator dan warga.
Baca juga: Untag Surabaya Mantapkan Langkah Global, Gandeng UTHM Malaysia Perkuat Riset dan Akademik
“Gedung ini tidak hanya akan memfasilitasi kegiatan formal seperti rapat kerja, tapi juga menjadi titik temu yang hangat antara wakil daerah dan rakyat,” ujar Iqbal.
Peresmian kantor perwakilan ini menyiratkan satu pesan kuat: demokrasi tidak boleh berhenti di meja rapat parlemen. Ia harus hidup, tumbuh, dan hadir di ruang-ruang yang bisa disentuh masyarakat. Kantor Perwakilan DPD RI di Surabaya kini berdiri sebagai simbol dari semangat tersebut.
Dengan arsitektur yang modern dan fungsi yang inklusif, kantor ini diharapkan menjadi medium komunikasi dua arah yang lebih cair, jauh dari sekat-sekat formalistik birokrasi. Sebuah rumah aspirasi di mana suara rakyat bisa mengalir tanpa hambatan, menuju ruang keputusan yang lebih adil dan partisipatif. (red)
Editor : Redaksi