MERAHPUTIH I JAKARTA - Ada suasana tak biasa dalam unggahan Instagram Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pekan lalu. Dalam potret yang ia bagikan, Dasco duduk bersila bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, disambut hangat oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Tampak pula dua sosok penting di PDIP: Puan Maharani dan Prananda Prabowo.
Pertemuan itu langsung menyulut perhatian publik, mengingat posisinya yang terjadi di tengah situasi politik yang cukup hangat, terutama usai keputusan amnesti Presiden terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Baca juga: Prabowo Minta Pendidikan Lingkungan Masuk Silabus, Pemerintah Gerak Cepat Tangani Bencana
Namun Dasco buru-buru meluruskan. "Pertemuan itu tidak ada kaitannya dengan amnesti. Itu murni pembicaraan kenegaraan dan penghormatan," ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (4/8).
Menurut politisi Partai Gerindra itu, kedatangannya bersama Mensesneg Prasetyo Hadi membawa dua pesan penting: satu dari Presiden Joko Widodo, dan satu lagi dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Pesan pertama menyangkut rencana pembangunan Museum Bung Karno. Pemerintah melalui Mensesneg ingin menyampaikan langsung kepada Megawati sebagai anak Proklamator bahwa proyek tersebut tengah diprioritaskan sebagai upaya pelestarian sejarah nasional.
"Ada beberapa hal mengenai museum Bung Karno yang ingin dikomunikasikan langsung kepada Ibu Mega," ujar Dasco.
Yang kedua, adalah pesan dari Prabowo Subianto, yang secara pribadi menitipkan salam hormat dan ucapan selamat atas suksesnya Kongres IV PDIP di Bali. “Karena PDIP tidak mengundang pihak luar, Pak Prabowo menitipkan pesan melalui kami,” ujar Dasco.
Baca juga: Presiden Prabowo: Airbus A400M Jadi Simbol Kekuatan dan Kepedulian Indonesia
Di balik pesan itu, Dasco menyelipkan satu isu strategis yang juga tengah bergulir di Senayan: revisi Undang-Undang Pemilu. Meski belum membeberkan detail isi diskusinya dengan Megawati, Dasco mengisyaratkan bahwa dialog soal masa depan sistem pemilu menjadi bagian dari perbincangan.
Namun sorotan tak berhenti di situ. Banyak pihak mempertanyakan apakah pertemuan itu juga membahas amnesti terhadap Hasto Kristiyanto, yang baru saja dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap Harun Masiku.
Dasco membantah tegas. Ia menegaskan bahwa keputusan amnesti sepenuhnya berada di tangan Presiden, dan menurutnya, telah melewati proses pertimbangan matang serta mencerminkan aspirasi sebagian besar masyarakat.
Baca juga: Prabowo dan Presiden Korea Bahas Penguatan Kemitraan Strategis di Tengah KTT APEC 2025
"Presiden tentu memiliki pertimbangan tersendiri, dan langkah tersebut kami yakini bukan keputusan gegabah," ucap Dasco.
Pertemuan dua tokoh dari kubu yang pernah bersaing dalam politik nasional itu kembali menunjukkan bahwa dalam politik, komunikasi tak selalu berjalan di jalur resmi. Ada pesan yang disampaikan lewat gestur, kehangatan, dan sejarah panjang antar tokoh.
Dan dalam percaturan politik Indonesia, setiap kunjungan bisa menyimpan makna yang jauh lebih dalam daripada yang tampak di permukaan. (red)
Editor : Redaksi