MERAHPUTIH I SIDOARJO – Polemik dunia pendidikan di Jawa Timur kembali menjadi sorotan publik, khususnya ketika tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) digelar setiap tahun. Berbagai isu pungutan hingga dugaan pungli kerap mencuat, meski Dinas Pendidikan Jawa Timur telah berulang kali menegaskan komitmen mewujudkan tata kelola yang bersih.
Kondisi ini yang kemudian mendorong Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur menggelar diskusi publik bertajuk “Jawa Timur Sedang Baik-Baik Saja, Penegasan Zero Pungli Dinas Pendidikan Jawa Timur” pada Kamis (28/8).
Baca juga: Jatim Mantapkan Diri sebagai Lumbung Ekspor Desa, 73 Desa Devisa Baru Diresmikan di TPS Surabaya
Forum ini menghadirkan Ketua MAKI Jatim Heru Satriyo, Ketua Forum Komunikasi Ketua Komite SMA/SMK (FKKS) Jatim Kunjung Wahyudi, pemerhati masyarakat Dr. Basa Alim Tualeka, serta tokoh Madura Mat Mochtar. Diskusi dihadiri pula sejumlah aktivis pendidikan dan masyarakat sipil.
Dalam paparannya, Heru Satriyo menegaskan bahwa kondisi Jawa Timur dalam hal tata kelola pendidikan masih berada pada jalur yang benar. Ia juga menepis isu nasional soal gejolak aksi massa di Kabupaten Pati yang coba ditarik ke wilayah Jatim.
“Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat aktif bergerak memberikan yang terbaik untuk rakyat. Tata kelola pendidikan juga baik-baik saja,” ujar Heru.
Nada serupa disampaikan Kunjung Wahyudi. Ia menilai, opini publik tentang pendidikan belakangan ini dibentuk secara negatif, sehingga berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat.
“Narasi negatif selalu dibangun, pengelola sekolah dilaporkan pada hal yang belum jelas. Padahal pendidikan itu tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat,” tegas Kunjung.
Ia mengingatkan pentingnya peran serta orang tua dan komite sekolah, sebagaimana ditegaskan dalam putusan MK No 3/PUU-XXII/2024 yang menegaskan kewajiban pemerintah menjamin pendidikan dasar, dengan tetap melibatkan partisipasi masyarakat.
“Dana dari masyarakat diperlukan untuk mendukung terselenggaranya pendidikan. Jadi peran serta orang tua itu sangat penting, dan ini harus dicermati,” tambah alumnus FISIP UWKS tersebut.
Bahkan, Kunjung menyatakan pihaknya siap melakukan gugatan hukum jika wacana “sekolah gratis total” tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Sementara itu, Dr. Basa Alim Tualeka, akademisi sekaligus pemerhati kebijakan publik, menekankan bahwa polemik pendidikan seharusnya tidak dijadikan komoditas politik. Pendidikan, menurutnya, harus ditempatkan sebagai kebutuhan fundamental yang mengedepankan transparansi, kolaborasi, serta keberlanjutan kebijakan.
Senada, tokoh Madura Mat Mochtar mengingatkan agar publik tidak terjebak dalam isu provokatif yang bisa mengganggu harmoni sosial di Jawa Timur. Menurutnya, menjaga kondusifitas adalah syarat utama bagi keberlangsungan pembangunan di provinsi berpenduduk lebih dari 42 juta jiwa itu.
Baca juga: Imam Utomo Kembali Pimpin PMI Jawa Timur: Aklamasi yang Menegaskan Soliditas dan Kepercayaan Publik
Diskusi publik ini ditutup dengan deklarasi Pernyataan Sikap MAKI Jatim. Intinya, mereka menegaskan dukungan terhadap stabilitas Jawa Timur serta menolak segala bentuk demonstrasi yang bertujuan menurunkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
Dalam pernyataannya, MAKI Jatim menekankan lima poin besar:
1. Menjaga stabilitas dan kondusifitas. Mereka mendukung Jawa Timur tetap aman, damai, dan menolak provokasi maupun ujaran kebencian.
2. Mendorong pemerintahan bersih. Transparansi, bebas korupsi, serta pengawasan publik terhadap dana hibah, bansos, dan APBD menjadi tuntutan utama.
3. Menolak demo politik. Gerakan massa yang bertujuan menjatuhkan kepala daerah dinilai kontraproduktif, inkonstitusional, dan hanya merugikan rakyat.
4. Aspirasi rakyat kecil. Pemerintah diminta memberi perhatian serius pada harga kebutuhan pokok, pendidikan terjangkau, kesehatan berkualitas, hingga penguatan UMKM, koperasi, dan ekonomi pesantren.
Baca juga: Jatim Ciptakan Lompatan Ekonomi, TransJatim Jadi Sorotan: Khofifah Raih Dua Penghargaan Sekaligus
5. Menjaga persatuan. Mereka menyerukan masyarakat Jatim untuk menolak politisasi SARA dan memperkuat kerukunan antaragama, antarsuku, dan antargolongan.
“Demo adalah hak demokratis, tetapi harus membawa solusi, bukan menciptakan konflik dan kekacauan,” tegas Heru Satriyo saat membacakan deklarasi.
Sebagai provinsi besar sekaligus pusat ekonomi, pendidikan, dan pesantren, Jawa Timur dipandang sangat strategis. MAKI menilai, jika kondisi sosial-politik Jatim tidak kondusif, pembangunan akan terhambat dan rakyat yang paling dirugikan.
“Kepemimpinan Gubernur Khofifah telah membawa banyak capaian, terutama dalam bidang pendidikan, pemberdayaan perempuan, pesantren, UMKM, dan kesehatan. Maka upaya menurunkannya lewat demo jelas kontraproduktif,” bunyi salah satu poin pernyataan.
Di akhir forum, MAKI Jatim bersama elemen masyarakat menyuarakan tekadnya:
“Kami mendukung Jawa Timur tetap aman, damai, dan kondusif. Kami menolak segala bentuk demo yang bertujuan menurunkan Gubernur Khofifah. Kami berdiri untuk persatuan, kerukunan, dan kesejahteraan rakyat Jawa Timur.” (dpr)
Editor : Redaksi