MERAHPUTIH I PANGKAL PINANG – Pemerintah terus menunjukkan ketegasan dalam menindak praktik tambang ilegal yang merugikan negara. Senin (6/10/2025), Presiden Prabowo Subianto hadir langsung di Smelter PT Tinindo Internusa, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, menyaksikan seremoni penyerahan aset Barang Rampasan Negara (BRN) kepada PT Timah Tbk.
Penyerahan aset dilakukan berjenjang—dimulai dari Jaksa Agung kepada Wakil Menteri Keuangan, berlanjut ke CEO Danantara, dan diakhiri oleh Direktur Utama PT Timah Tbk. Prosesi ini menandai babak baru dalam upaya pemulihan kerugian negara yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang ilegal di kawasan konsesi PT Timah.
Baca juga: Peresmian Lima Infrastruktur Baru: Prabowo Tegaskan Konektivitas Jadi Tulang Punggung Pemerataan
“Pagi hari ini saya ke Bangka. Tadi bersama-sama kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan-perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum,” ujar Presiden Prabowo usai acara.
Langkah ini bukan hanya simbol keadilan hukum, tetapi juga sinyal kuat bahwa negara tak akan lagi mentolerir praktik yang merampas kekayaan alam tanpa izin. Pemerintah memastikan seluruh aset hasil kejahatan tambang kembali dikelola untuk kepentingan rakyat.
Barang rampasan yang diserahkan nilainya fantastis. Berdasarkan data yang dibacakan dalam acara tersebut, aset meliputi:
108 unit alat berat;
99,04 ton produk kristal Sn (cristalyzer);
94,47 ton crude tin dalam 112 balok;
Aluminium 15 bundle (15,11 ton) dan 10 jumbo bag (3,15 ton);
Logam timah Rfe 29 bundle (29 ton);
1 unit mess karyawan;
53 unit kendaraan;
22 bidang tanah seluas total 238.848 m²;
195 unit alat pertambangan;
680.687,6 kg logam timah;
6 unit smelter; serta
Uang tunai senilai Rp202,7 miliar, USD3,1 juta, JPY53 juta, SGD524 ribu, EUR765, KRW100 ribu, dan AUD1.840.
Baca juga: Presiden Prabowo Resmikan RS Kardiologi Emirates–Indonesia, Simbol Persahabatan Jakarta–Abu Dhabi
Menurut Presiden Prabowo, nilai keseluruhan aset yang berhasil disita dari enam perusahaan tersebut mencapai Rp6 hingga Rp7 triliun. Ia bahkan menyinggung potensi nilai lebih besar dari kandungan tanah jarang (rare earth/monasit) yang masih dalam proses penguraian.
“Nilainya dari enam smelter dan barang-barang yang disita mendekati Rp6–7 triliun. Tapi tanah jarang, monasit, itu satu ton bisa ratusan ribu dolar, 200 ribu dolar. Nilainya mungkin jauh lebih besar,” ungkapnya.
Presiden menegaskan, kebocoran ekonomi dari praktik ilegal ini telah berlangsung terlalu lama. Total kerugian negara diperkirakan menembus angka Rp300 triliun—sebuah angka mencengangkan yang mencerminkan betapa masifnya dampak tambang liar terhadap kas negara dan lingkungan.
“Kita bisa bayangkan, kerugian negara dari enam perusahaan ini saja mencapai total 300 triliun. Ini harus kita hentikan. Negara tidak boleh dirugikan lagi,” tegasnya.
Dengan penyerahan ini, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat pengawasan sumber daya alam, sekaligus memastikan hasil bumi Indonesia kembali memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, bukan segelintir pihak.
Langkah tegas di Bangka Belitung ini menjadi pesan jelas: era pembiaran telah berakhir, dan negara hadir untuk menutup setiap celah kebocoran kekayaan bangsa.(red)
Editor : Redaksi