MERAHPUTIH I SURABAYA – Layanan bus terpadu Trans Jatim kini menjadi urat nadi baru mobilitas warga di berbagai daerah Jawa Timur. Sejak dioperasikan pada 2022, sistem transportasi umum andalan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini telah mencatat capaian luar biasa: lima juta penumpang per tahun, atau sekitar 20 ribu penumpang setiap harinya.
Angka tersebut menjadi bukti nyata bahwa masyarakat kian bergantung pada layanan transportasi publik yang murah, aman, dan nyaman. Namun di tengah kesuksesan itu, bayang-bayang kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat mengancam kelangsungan subsidi operasional Trans Jatim.
Baca juga: Jatim Mantapkan Diri sebagai Lumbung Ekspor Desa, 73 Desa Devisa Baru Diresmikan di TPS Surabaya
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur, Nyono, mengakui pihaknya tengah berjuang agar layanan Trans Jatim tidak terimbas pemangkasan anggaran. Ia berharap Gubernur Khofifah Indar Parawansa tetap memberikan dukungan penuh agar subsidi bagi “angkutan rakyat” tersebut tetap berjalan.
“Kami sudah lapor ke Ibu Gubernur. Minimal operasional sampai koridor 8 (Malang) jangan sampai dikurangi. Kalau subsidi terpangkas, dampaknya bisa luar biasa, masyarakat pasti akan protes karena Trans Jatim sudah menjadi kebutuhan,” ujarnya di Surabaya, Rabu (22/10).
Menurut Nyono, Trans Jatim bukan sekadar alat transportasi, tetapi juga instrumen pemerataan ekonomi dan pengendali sosial. Dengan tarif hanya Rp5.000, penumpang bisa menikmati perjalanan panjang antarwilayah, dari Porong (Sidoarjo) hingga Paciran (Lamongan) dengan kenyamanan yang terjangkau semua lapisan masyarakat.
“Bayangkan, hanya dengan lima ribu rupiah masyarakat bisa menempuh jarak sejauh itu. Ini bentuk kehadiran negara yang dirasakan langsung oleh rakyat kecil,” tambahnya.
Saat ini, subsidi yang telah dikucurkan pemerintah provinsi diperkirakan hanya mampu menopang operasional hingga Juli 2026. Karena itu, Dishub Jatim berharap alokasi subsidi sebesar Rp250 miliar bisa dipertahankan hingga akhir tahun 2026.
Nyono menegaskan, keberlanjutan subsidi bukan semata demi menjaga ongkos murah, melainkan juga karena Trans Jatim memberi manfaat ekonomi dan lingkungan yang signifikan.
Baca juga: Imam Utomo Kembali Pimpin PMI Jawa Timur: Aklamasi yang Menegaskan Soliditas dan Kepercayaan Publik
“Dari subsidi yang kita berikan, sekitar 12–15 persen bisa kembali dalam bentuk penerimaan ekonomi langsung. Tapi keuntungan terbesarnya justru tidak kasat mata, angka kecelakaan menurun, emisi karbon berkurang, kemacetan menurun, dan ekonomi daerah tumbuh,” jelasnya.
Rencana pengembangan dua koridor baru di kawasan Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) serta dua koridor tambahan di wilayah Malang Raya terpaksa ditunda akibat tekanan fiskal dan kebijakan efisiensi nasional.
Meski demikian, Dishub Jatim memilih fokus menjaga layanan yang telah berjalan tetap optimal hingga akhir tahun.
Baca juga: Jatim Ciptakan Lompatan Ekonomi, TransJatim Jadi Sorotan: Khofifah Raih Dua Penghargaan Sekaligus
“Kalau pun ekspansi belum bisa dilakukan karena keterbatasan fiskal, yang penting koridor yang sudah beroperasi tetap disubsidi agar masyarakat tidak dirugikan,” tutur Nyono.
Trans Jatim saat ini telah melayani tujuh koridor utama yang menghubungkan berbagai kota dan kabupaten strategis di Jawa Timur. Keberadaan layanan ini diharapkan dapat terus menjadi solusi atas persoalan klasik transportasi perkotaan: kemacetan, polusi, dan tingginya biaya perjalanan.
Bagi banyak warga, Trans Jatim bukan sekadar bus, melainkan simbol perubahan menuju mobilitas publik yang berkeadilan. Namun tanpa kepastian subsidi, perjalanan transformasi transportasi Jawa Timur berpotensi tersendat di tengah jalan.(dpr)
Editor : Redaksi