MERAHPUTIH I SURABAYA — Pemerintah pusat kembali menyalakan wacana besar: memperpanjang jalur Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh hingga ke ujung timur Pulau Jawa, Banyuwangi. Rencana ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu dan langsung memantik respons dari berbagai daerah, termasuk Jawa Timur.
Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur menjadi salah satu pihak yang menilai langkah tersebut sebagai peluang strategis. Kepala Dishub Jatim, Nyono, menegaskan bahwa Jawa Timur memiliki pasar penumpang yang sangat potensial, terutama pada rute-rute padat menuju Jakarta. Tingginya arus mobilitas ini menjadi indikator bahwa perpanjangan jalur Whoosh akan mendapat sambutan luas dari masyarakat.
Baca juga: Jatim Mantapkan Diri sebagai Lumbung Ekspor Desa, 73 Desa Devisa Baru Diresmikan di TPS Surabaya
“Saya melihat ini saat yang tepat. Masyarakat kita semakin menuntut layanan yang cepat, aman, dan efisien. Dengan kereta cepat yang mampu melaju hingga 400 kilometer per jam, standar pelayanan transportasi akan naik signifikan,” ujar Nyono.
Jalur Elevated dan Optimalisasi Aset Negara
Menurutnya, pembangunan jalur baru tidak harus rumit. Opsi trase bisa memanfaatkan koridor yang sudah ada, sejajar dengan jalur kereta eksisting serta memaksimalkan tanah milik pemerintah. Namun karena spesifikasi kereta cepat membutuhkan konstruksi khusus, pembangunan jalur elevated dianggap menjadi keharusan.
“Kereta cepat tidak bisa lewat jalur lama, karena perbedaan teknologi dan keselamatan. Maka harus elevated. Tetapi itu bukan hambatan jika direncanakan sejak awal dengan matang,” kata Nyono menambahkan.
Libatkan Swasta Lewat Skema TOD
Pada sisi pembiayaan, Nyono mengusulkan strategi yang berbeda dari model pembangunan infrastruktur konvensional. Skema Transit Oriented Development (TOD) dianggapnya dapat menjadi kunci untuk menekan beban anggaran pemerintah sekaligus mendorong percepatan pembangunan.
Ia menjelaskan, stasiun-stasiun hub yang dibangun nantinya bisa menjadi magnet ekonomi baru seperti kawasan Manggarai di Jakarta. Dengan memberikan peluang investasi pada sektor properti, komersial, hingga jasa yang terintegrasi dengan stasiun, swasta akan tertarik masuk.
Baca juga: Imam Utomo Kembali Pimpin PMI Jawa Timur: Aklamasi yang Menegaskan Soliditas dan Kepercayaan Publik
“Stasiun hub bisa digarap oleh swasta. Sebagai gantinya, mereka diberi kewajiban membangun jalur rel dan fasilitas stasiunnya. Kemudian pemerintah memberikan konsesi hak kelola selama 20 sampai 50 tahun,” paparnya.
Nyono menyebut bahwa model semacam ini bukan sekadar teori. Thailand telah membuktikan efektivitasnya dalam proyek kereta cepat mereka. “Dalam 200 kilometer, ada sepuluh investor yang terlibat mengembangkan hub sekaligus membangun jalur. Dana pemerintah nyaris minim,” ujarnya.
Surabaya, Gresik, hingga Tapal Kuda Jadi Kandidat TOD
Untuk memulai skema tersebut, ia mendorong pemerintah pusat menugaskan konsultan proyek melakukan pemetaan titik-titik TOD di sepanjang Jawa Timur. Beberapa lokasi dinilai sudah sangat layak masuk daftar, terutama di koridor strategis perkotaan.
Baca juga: Jatim Ciptakan Lompatan Ekonomi, TransJatim Jadi Sorotan: Khofifah Raih Dua Penghargaan Sekaligus
“Stasiun Pasar Turi jelas menjadi kandidat utama. Gresik punya potensi industri dan ekonomi yang kuat. Ke arah timur, Probolinggo atau Jember bisa menjadi node penting sebelum ke Banyuwangi,” jelasnya.
Nyono meyakini bahwa dengan perencanaan matang, kolaborasi pemerintah–swasta, dan pemanfaatan TOD sebagai penggerak ekonomi, proyek perpanjangan Whoosh bukan hanya mungkin diwujudkan, tetapi juga berpeluang menjadi model baru pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia.
“Ini saatnya kita melihat pembangunan kereta cepat bukan semata proyek transportasi, melainkan pembangunan kawasan. Jika dikerjakan bersama, Jatim bisa menjadi pionir,” pungkasnya. (dpr)
Editor : Redaksi