MERAHPUTIH I SURABAYA - Pemerintah Kota Balikpapan tampaknya enggan bermain aman di tengah arus besar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Rancangan Kebijakan Umum APBD 2025 yang baru dirilis menegaskan satu pesan penting: Balikpapan tidak sekadar ingin menjadi “kota penyangga”, tetapi motor ekonomi baru yang berdiri di atas pondasinya sendiri.
Keberanian ini patut diapresiasi. Selama puluhan tahun, Balikpapan hidup dalam bayang-bayang ketergantungan pada sektor migas — sektor yang glamor, tetapi tidak selalu stabil. Namun, situasi IKN mengubah kalkulasi. Ketika pusat pemerintahan bergeser, dinamika ekonomi pun ikut bergerak. Dan Balikpapan memilih tidak menunggu bola; ia ingin mengejar, bahkan mendahului.
Baca juga: Pemerintah Perkuat Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Tingkatkan Efisiensi dan Transparansi
UMKM Didorong Ke Garis Depan
Kenaikan alokasi anggaran dari Rp65 miliar menjadi Rp80 miliar untuk UMKM bukan sekadar angka di atas kertas. Ini sinyal kuat bahwa pemerintah sadar: tulang punggung ekonomi daerah bukan raksasa industri, melainkan usaha kecil yang tersebar di tiap sudut kota. UMKM adalah wajah ekonomi rakyat, dan di tengah transformasi besar kawasan IKN, mereka harus diperkuat agar tidak tergilas arus.
Dengan dukungan ini, Balikpapan sesungguhnya sedang membangun fondasi ekonomi yang jauh lebih inklusif dan berkelanjutan. Sebab, ketika ekonomi migas goyah, UMKM-lah yang biasanya tetap tegak.
Infrastruktur Ekonomi dan SDM: Dua Kaki Pertumbuhan
Di sisi lain, keberanian Pemkot mengarahkan belanja pada infrastruktur ekonomi dan peningkatan kualitas SDM menunjukkan kesadaran strategis yang layak diapresiasi. Dua sektor ini ibarat dua kaki yang memastikan Balikpapan dapat berlari cepat — dan stabil — di medan kompetitif baru era IKN.
Perbaikan pasar rakyat, penguatan ekosistem wisata, hingga pembangunan infrastruktur bisnis menjadi jembatan penting menuju target Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,0% pada 2025. Target ini realistis, bahkan optimistis, jika semua elemen bekerja serempak.
Lebih penting lagi, investasi pada SDM adalah investasi yang tidak pernah rugi. Balikpapan sedang mempersiapkan generasi yang tidak hanya siap bekerja, tetapi siap berinovasi.
Baca juga: Negara, Kebijakan Publik, dan Bela Negara: Tinjauan Pemikiran Ekonomi Heterodoks
APBD Bukan Lagi Rutinitas, Tapi Strategi
Rancangan APBD 2025 Balikpapan mencerminkan paradigma baru: APBD tidak boleh lagi diperlakukan sebagai dokumen rutinitas tahunan. Ia harus menjadi instrumen strategis, alat untuk menghadapi gejolak ekonomi global dan memastikan kota tidak rapuh oleh ketergantungan sektoral.
Pendekatan evaluatif-prospektif yang digunakan Pemkot adalah langkah modern yang perlu dicontoh daerah lain. Dalam era yang bergerak cepat, keberanian untuk mengantisipasi masa depan jauh lebih penting daripada kenyamanan berkutat pada masa lalu.
Dari Kebijakan Ekonomi ke Bela Negara
Ada satu hal yang kerap luput dalam diskusi ekonomi daerah: bahwa penguatan ekonomi lokal sejatinya adalah bagian dari bela negara. Dalam konteks Balikpapan, hal ini menjadi semakin relevan.
Baca juga: Disrupsi Teknologi Menguji Rasa Kebangsaan: Bela Negara Jadi Tameng Baru Kedaulatan Indonesia
Kemandirian UMKM, kualitas SDM, dan stabilitas ekonomi merupakan benteng ketahanan nasional. Ketika ekonomi daerah kuat, bangsa pun lebih kokoh menghadapi perubahan geopolitik dan tantangan strategis di era IKN.
Balikpapan sedang menunjukkan bahwa bela negara tidak selalu soal barak dan seragam; kadang ia hadir dalam bentuk pasar rakyat yang tertata, pelatihan UMKM, atau jalan kota yang menghubungkan peluang.(***)
Penulis:
- Ahmad Fadhlul Khikam (Mahasiswa UPN Jatim)
- DR Ririt Iriani Sri S, SE.ME
Editor : Redaksi