MERAHPUTIH I JAKARTA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan optimisme mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025. Keyakinan itu disampaikan saat menghadiri entry meeting di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Kamis (2/4).
Jika terealisasi, capaian tersebut akan memperpanjang rekor WTP Jawa Timur menjadi 11 tahun berturut-turut sejak 2015. Khofifah menegaskan, konsistensi ini harus dibarengi perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan daerah.
Baca juga: Lia Istifhama: HUT ke-120 Kota Blitar Momentum Transformasi Nyata
“Yang utama bukan sekadar mempertahankan opini, tetapi memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti agar kualitas pengelolaan keuangan makin akuntabel,” ujarnya.
Ia juga mendorong penguatan sinergi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, khususnya melalui optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Menurutnya, sistem tersebut krusial dalam menjaga akurasi pencatatan serta transparansi laporan keuangan.
Di sisi lain, Khofifah memaparkan kinerja ekonomi Jawa Timur 2025 yang tumbuh 5,33 persen, dengan kontribusi 14,40 persen terhadap nasional dan 25,29 persen di Pulau Jawa. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp29,88 triliun atau 104,65 persen dari target, sementara investasi menembus Rp147,7 triliun—tertinggi dalam enam tahun terakhir.
Kinerja ekspor pun menguat 16,61 persen, didukung transaksi misi dagang dalam dan luar negeri yang melampaui Rp20 triliun. Namun, ia mengingatkan bahwa angka kemiskinan di kisaran 9,3 persen tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Baca juga: Petani Jatim Siaga Dampak Konflik Global, HKTI Dorong Inovasi Energi Surya untuk Irigasi
“Capaian ini adalah refleksi sekaligus pengingat bahwa masih ada tantangan yang harus kita tuntaskan bersama,” katanya.
Khofifah juga menyoroti dinamika global yang penuh ketidakpastian, mulai dari geopolitik hingga fluktuasi harga pangan dan energi. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam mengelola anggaran, dengan fokus pada belanja produktif dan program berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia menekankan pentingnya mendukung program strategis nasional seperti ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan ekstrem, hingga penguatan sektor industri dan perlindungan sosial.
Baca juga: Jatim Buka Peluang Kerja Sama Industri Kulit dengan Australia
“Tantangan ke depan bukan hanya soal serapan anggaran, tetapi memastikan value for money, bahwa setiap rupiah memberi manfaat optimal bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bobby Adhityo Rizaldi mengingatkan pentingnya penguatan tata kelola keuangan, terutama melalui implementasi SIPD yang optimal.
Ia menekankan bahwa ketepatan pencatatan aset menjadi faktor krusial dalam menentukan opini laporan keuangan. “Kesalahan pencatatan aset bisa berdampak pada penurunan opini. Karena itu perlu identifikasi dan mitigasi yang serius,” ujarnya.(red)
Editor : Redaksi