MERAHPUTIH I SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai menyiapkan langkah strategis untuk memperbaiki kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah pembentukan badan khusus yang fokus mengawasi dan membina BUMD, termasuk kemungkinan membentuk holding company sebagai induk perusahaan daerah.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengatakan berbagai masukan dari masyarakat, kalangan legislatif, hingga hasil evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) menjadi bahan penting dalam merumuskan langkah pembenahan BUMD ke depan.
Baca juga: Khofifah Lantik 65 Kepala Sekolah, Targetkan Mutu Pendidikan Jatim Makin Merata dan Kompetitif
Menurut Emil, saat ini terdapat dua alternatif yang sedang dipelajari secara mendalam. Pertama, membentuk struktur organisasi baru di lingkungan pemerintahan yang memiliki kewenangan dan fokus lebih besar dalam melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap BUMD.
"Yang berkembang saat ini ada dua jalur. Pertama membentuk struktur organisasi di dalam pemerintahan yang dapat lebih fokus dan berada pada hirarki yang lebih tinggi untuk mengurusi BUMD," ujarnya, Rabu (3/6/2026).
Alternatif kedua adalah membangun konsep holding BUMD. Dalam skema ini, seluruh perusahaan daerah berada di bawah satu induk usaha yang bertugas mengelola, mengawasi, serta mengarahkan strategi bisnis masing-masing BUMD agar lebih terintegrasi.
"Atau membentuk konsep holding. Artinya ada holding korporasi milik daerah yang menaungi BUMD-BUMD lainnya. Semua opsi memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing. Saat ini kami sedang mencermati secara serius mana yang paling sesuai untuk Jawa Timur," katanya.
Emil tidak menampik bahwa kontribusi sejumlah BUMD terhadap pendapatan daerah masih jauh dari harapan. Dari beberapa perusahaan daerah yang dimiliki Pemprov Jatim, kontribusi terbesar masih datang dari Bank Jatim melalui setoran dividen yang signifikan setiap tahun.
Karena itu, Pemprov Jatim menilai diperlukan langkah pembenahan yang lebih sistematis agar seluruh BUMD mampu meningkatkan daya saing sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi daerah.
"Kita ingin ada peningkatan kapabilitas dalam menjaga dan meningkatkan kinerja BUMD sehingga mampu memberikan PAD yang maksimal bagi Jawa Timur," tegas Emil.
Ia juga memastikan seluruh rekomendasi yang disampaikan berbagai pihak, termasuk Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur, akan menjadi perhatian serius pemerintah provinsi.
Baca juga: Khofifah Pastikan SPMB Jatim Berjalan Lancar, Antrean Pengambilan PIN Lebih Tertib dan Nyaman
Menurutnya, Gubernur Jawa Timur telah memberikan arahan agar seluruh masukan yang muncul dalam pembahasan LKPJ tidak berhenti sebagai catatan administratif, melainkan diterjemahkan menjadi langkah nyata.
"Kami berterima kasih atas berbagai masukan yang diberikan. Semua akan kami pelajari dan tindak lanjuti. Bentuk implementasinya nanti akan kami komunikasikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan saran demi perbaikan kinerja BUMD," ujarnya.
Dukungan terhadap rencana pembentukan badan khusus pengelola BUMD juga datang dari kalangan perusahaan daerah. Direktur Utama PT Panca Wira Usaha Jawa Timur, Erlangga Satriagung, menilai keberadaan lembaga khusus akan membuat pembinaan BUMD lebih terarah dan profesional.
Menurut Erlangga, selama ini tugas pengawasan BUMD berada di bawah Biro Perekonomian yang juga harus menangani berbagai urusan strategis lainnya sehingga beban kerjanya sangat besar.
"Kami mendukung apabila ada badan khusus yang mengurusi BUMD. Kita bisa melihat daerah lain seperti DKI Jakarta yang sudah memiliki lembaga tersendiri untuk mengelola BUMD. Di tengah kebutuhan peningkatan PAD saat ini, keberadaan badan khusus menjadi sangat penting," katanya.
Terkait sorotan yang dialamatkan kepada PWU dalam pembahasan Pansus BUMD DPRD Jatim, Erlangga menegaskan perusahaan yang dipimpinnya tengah menjalankan berbagai langkah pembenahan, terutama dalam penyelamatan dan penataan aset perusahaan.
Ia mengungkapkan bahwa PWU telah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk mempercepat proses pemulihan aset yang selama ini menghadapi berbagai persoalan, mulai dari aspek legalitas hingga kelengkapan dokumen.
"Kami sudah menandatangani MoU dengan Kejati Jatim untuk pemulihan aset PWU. Selama ini banyak aset yang menghadapi persoalan, baik dari sisi legalitas maupun dokumen pendukung. Itu yang sekarang kami benahi secara bertahap," ujarnya.
Rencana pembentukan badan khusus maupun holding BUMD tersebut dipandang sebagai bagian dari upaya Pemprov Jatim membangun tata kelola perusahaan daerah yang lebih modern, profesional, dan akuntabel. Dengan model pengawasan yang lebih fokus, pemerintah berharap seluruh BUMD tidak hanya mampu menjaga kesehatan bisnis, tetapi juga menjadi mesin penggerak ekonomi daerah sekaligus sumber PAD yang lebih kuat bagi Jawa Timur.
Editor : Redaksi