MERAHPUTIH I SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD 2025 sebesar Rp516,896 miliar. Sementara itu, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Semester I 2026 dipastikan masih berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi usai menyampaikan penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 dalam rapat paripurna DPRD Surabaya, Senin (6/7).
Baca juga: Relokasi Bengkel Jalan Nias, Pemkot Surabaya Tata Kawasan Tanpa Matikan Usaha Warga
Dalam laporannya, Pemkot Surabaya membukukan realisasi pendapatan daerah 2025 sebesar Rp10,63 triliun, sedangkan realisasi belanja mencapai Rp10,55 triliun. Selisih pendapatan dan belanja yang ditambah pembiayaan neto menghasilkan SiLPA sebesar Rp516 miliar.
Eri menjelaskan, besaran SiLPA bukan menunjukkan anggaran yang tidak terserap, melainkan dana yang memang harus tersedia untuk menjamin operasional pemerintahan pada awal tahun saat penerimaan PAD belum optimal.
"SiLPA itu memang harus ada. Pendapatan dari pajak tidak langsung masuk pada Januari, sehingga dana tersebut digunakan untuk menopang kebutuhan operasional pemerintah," ujar Eri.
Baca juga: Pemkot Surabaya Tuntaskan 440 Titik Genangan, 120 Lokasi Jadi Target Penanganan 2026
Menurutnya, dana SiLPA dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan wajib, seperti pembayaran listrik, air, Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA), operasional rumah pompa, hingga pembayaran gaji aparatur.
Ia menegaskan, besaran SiLPA idealnya minimal setara dengan kebutuhan belanja wajib pemerintah daerah dalam satu bulan agar pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan.
Di sisi lain, Eri memastikan capaian PAD sepanjang Semester I 2026 masih sesuai dengan target. Pemkot, kata dia, melakukan evaluasi setiap bulan terhadap realisasi pendapatan untuk memastikan kinerja tetap berada di jalur yang direncanakan.
Baca juga: Lapangan Potro Agung Bangkit, Sport Center Baru Tambaksari Diharapkan Jadi Penggerak Ekonomi Warga
Ia menambahkan, realisasi PAD tidak dapat dihitung secara merata setiap bulan karena karakteristik masing-masing objek pajak berbeda, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang jatuh tempo pada pertengahan tahun.
"Setiap bulan kami lakukan evaluasi. Realisasi pendapatan sudah mencapai sekitar 98 persen dari target bulanan, sehingga masih dalam posisi on the track," kata Eri.(sub)
Editor : Redaksi