MERAHPUTIH I SURABAYA – Sebanyak 3.974 guru PPPK paruh waktu di Jawa Timur berpeluang beralih menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penataan tenaga pendidik sekaligus upaya pemerintah menuntaskan persoalan honorer yang masih tersisa.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai menyambut baik rencana tersebut. Namun, Pemprov Jatim masih menunggu regulasi serta penetapan formasi dari pemerintah pusat sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Baca juga: Khofifah Lantik Enam Pejabat Eselon II, Minta Segera Beradaptasi dan Berani Ambil Keputusan
"Ke depan ini memang regulasi, teman-teman kita yang honorer itu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PNS, tetapi dengan jalur tes. Yang PPPK paruh waktu akan naik menjadi PPPK (penuh waktu), yang PPPK penuh akan menjadi PNS," ujar Aries, Minggu (4/10/2026).
Aries mengatakan, penataan tersebut juga diarahkan untuk menyelesaikan keberadaan tenaga honorer yang tersisa. Pemerintah tidak lagi memperbolehkan pengangkatan honorer baru sehingga tenaga yang masih berstatus non-ASN akan diarahkan mengikuti mekanisme seleksi sesuai ketentuan.
"Terutama yang honorer, yang sekarang ini kan tidak boleh lagi ada pengangkatan honorer. Tapi masih ada yang tersisa. Yang tersisa ini diharapkan bisa habis apabila nanti mereka ikut tes," katanya.
Bagi honorer yang belum lolos seleksi, pemerintah masih akan menentukan skema penataan berdasarkan kebutuhan dan formasi yang tersedia.
"Kalau mereka nanti tidak lulus, tetap nanti ada alokasinya bagi mereka, apakah nanti naik paruh waktu atau PPPK berdasarkan kebutuhan yang ada," jelas Aries.
Karena itu, Dindik Jatim memilih menunggu keputusan pemerintah pusat. Penetapan formasi berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
"Kita di Pemprov Jatim pasti harus menunggu dulu. Jangan sampai mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak selaras dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat," tegasnya.
Berdasarkan data Dindik Jatim, terdapat 75.300 guru di Jawa Timur. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.769 berstatus PPPK penuh waktu, 3.974 PPPK paruh waktu, dan 2.295 masih berstatus non-ASN.
Baca juga: Pemprov Jatim Siapkan Pinjaman Bunga 3 Persen untuk Siswa yang Magang dan Bekerja di Luar Negeri
Data tenaga pendidik tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat untuk menjadi basis penataan nasional, termasuk menentukan guru yang mengikuti seleksi maupun memperoleh perubahan status sesuai kebutuhan formasi.
"Data itu sudah masuk di kementerian. Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri itu sebenarnya sudah data nasional. Itu yang nanti akan di-input, siapa yang ikut tes, siapa yang akan naik jenjang," ujar Aries.
Di sisi lain, Aries menyebut masih ada aspirasi dari sebagian guru PPPK yang menginginkan pengangkatan tanpa melalui tes. Menurutnya, tuntutan tersebut tetap membutuhkan kajian komprehensif pemerintah pusat.
"Harus ada pertimbangan-pertimbangan yang cukup komprehensif yang dilakukan oleh pemerintah pusat," katanya.
Rencana pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu juga mendapat dukungan anggaran. Mulai 2027, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalokasikan Rp23 triliun untuk mendukung gaji dan tunjangan guru yang dialihkan statusnya.
Baca juga: Dispora Jatim Cetak Barista Muda Bersertifikat, Bidik Lahirnya Ekosistem Wirausaha Kopi
Anggaran tersebut berasal dari tambahan pagu Kemendikdasmen sebesar Rp28 triliun berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI. Dengan tambahan itu, pagu Kemendikdasmen 2027 menjadi Rp89,10 triliun dari sebelumnya Rp61,10 triliun.
Selain untuk pengalihan status guru, sekitar Rp5 triliun dari tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk revitalisasi satuan pendidikan.
Aries berharap kebijakan penataan tersebut menjadi langkah akhir penyelesaian persoalan tenaga honorer di sektor pendidikan.
"Harusnya tahun depan sudah enggak boleh ada honorer lagi. Makanya itu diambil kebijakan bagaimana caranya semua yang masih status honorer bisa ikut tes ke depan," pungkasnya.(pps)
Editor : Redaksi