MERAHPUTIH I SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan operasi modifikasi cuaca (OMC) hanya dilakukan berdasarkan informasi dan pemantauan pergerakan awan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Hal itu disampaikan Khofifah saat ditemui di RSUD Dr. Soetomo, Kamis (29/10). Ia menjelaskan, pelaksanaan OMC tidak bisa dilakukan tanpa dukungan data BMKG yang menjadi dasar penentuan waktu dan lokasi operasi.
Baca juga: RSUD Dr Soetomo Bidik Layanan Stem Cell, Khofifah Dorong Penghematan Devisa
“Tidak ada operasi modifikasi cuaca tanpa backup data dari BMKG yang melihat pergerakan awan,” ujar Khofifah.
Ia menilai hujan yang mengguyur hampir seluruh wilayah Jawa Timur dengan intensitas cukup tinggi berbeda dari pola hujan yang biasanya muncul selama OMC. Hujan akibat operasi tersebut cenderung berintensitas ringan hingga sedang dan bersifat lokal.
Khofifah juga mengungkapkan, BMKG sebelumnya memperkirakan puncak musim kemarau terjadi pada September, dengan hujan mulai turun pada Oktober. Namun, pembaruan prakiraan menunjukkan kemarau berpotensi berlangsung hingga November, sementara musim hujan diperkirakan baru datang pada Desember hingga Februari.
Baca juga: Job Fair Inklusif Jatim Buka 4.807 Lowongan, Khofifah Ajak Pencari Kerja Manfaatkan Peluang
Kondisi itu mendorong Pemprov Jatim menyiapkan berbagai langkah antisipasi kekeringan, mulai dari distribusi air bersih, pencarian sumber air, pembangunan jaringan pipanisasi, hingga pembuatan sumur bor.
Menurut Khofifah, BMKG sempat menginformasikan potensi pergerakan awan di wilayah selatan Jawa Timur pada akhir Oktober. Ia bersyukur hujan kemudian turun dengan intensitas cukup tinggi di hampir seluruh kabupaten dan kota di Jatim.
Baca juga: Kejari Surabaya Panggil CPNS ESDM Jatim untuk Bersaksi di Sidang Aris Mukiyono
Khofifah turut mengapresiasi masyarakat yang menggelar salat istisqa dan berdoa agar hujan segera turun. Ia berharap hujan tersebut membawa rahmat dan manfaat bagi masyarakat, sekaligus membantu mengatasi dampak kekeringan di berbagai daerah.
Pengalaman menghadapi kemarau panjang, lanjutnya, menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menyusun langkah penanganan kekeringan yang lebih komprehensif, termasuk dalam menentukan pelaksanaan OMC berdasarkan rekomendasi BMKG.(pps)
Editor : Redaksi