MERAHPUTIH I SURABAYA – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menegaskan pentingnya peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sebagai ruang dialog antara negara dan masyarakat. Melalui forum penyerapan aspirasi, berbagai persoalan warga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan Lia yang akrab disapa Ning Lia dalam Saresehan Kebangsaan bertema “Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi dan Penjaga Kedaulatan Rakyat” di Kantor DPD RI Jawa Timur, Surabaya, Minggu (8/11).
Baca juga: Khofifah Raih Fatima Al-Fihriya Award 2026, Dedikasikan untuk Perempuan dan Relawan Sosial
Menurut Ning Lia, demokrasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui proses politik, tetapi juga harus menghasilkan kebijakan yang berpijak pada konstitusi dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia mencontohkan adanya aspirasi warga terkait persoalan kepemilikan lahan yang telah bersertifikat hak milik (SHM), tetapi masih diklaim pihak lain. Persoalan tersebut, kata dia, akan ditindaklanjuti dengan mengecek fakta di lapangan.
Selain persoalan agraria, Ning Lia juga mendorong penguatan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) untuk memastikan pembangunan nasional berjalan berkesinambungan, meskipun terjadi pergantian kepemimpinan maupun pemerintahan.
Baca juga: Ning Lia Apresiasi Khofifah Raih Rekor MURI Lewat Gerakan Sedekah Oksigen
"Jangan sampai ruang pembangunan Indonesia berhenti pada periodisasi presiden atau pemerintah tertentu. Kita harus memastikan keberlanjutan program pembangunan," ujarnya.
Dia juga menyoroti pentingnya meningkatkan kesadaran politik generasi muda. Menurutnya, keterlibatan anak muda dalam kehidupan politik menjadi salah satu kunci menjaga keberlanjutan demokrasi.
Ning Lia berharap politik tidak terus dipandang secara negatif sehingga melahirkan sikap apatis di kalangan generasi muda. Sebaliknya, masyarakat perlu diajak memahami bahwa politik merupakan ruang bersama untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara.
Baca juga: Emil Dardak Buka POPDA XV dan PEPARPEDA III Jatim 2026, Diikuti 8.633 Peserta
Ia menambahkan, forum kebangsaan tersebut juga menjadi kesempatan untuk mempererat komunikasi dengan masyarakat, relawan, dan konstituen.
Ning Lia mengajak masyarakat menyampaikan kritik serta masukan yang konstruktif terhadap berbagai kekurangan dalam proses legislasi maupun praktik politik.
"Ruang politik memang tidak ada yang sempurna. Namun, kekurangan itu bisa kita benahi bersama dengan bergandengan tangan dan terus memberikan aspirasi yang konstruktif, bukan destruktif," pungkasnya.(pps)
Editor : Redaksi