Pemkot Surabaya Ambil Alih Kendali Sementara Direksi KBS, Perawatan Satwa Jadi Prioritas

harianmerahputih.id

MERAHPUTIH I SURABAYA – Kekosongan jabatan direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kebun Binatang Surabaya (KBS) menyusul perkembangan proses hukum mendorong Pemkot Surabaya mengambil langkah pengamanan operasional. Dewan Pengawas (Dewas) KBS diinstruksikan menjalankan tugas pengurusan perusahaan untuk sementara waktu.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya, Syamsul Hariadi, mengatakan penugasan tersebut mengacu pada Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2026 Pasal 44 tentang Perumda Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya.

Baca juga: Kejati Jatim Tetapkan Empat Tersangka Korupsi KBS, Uang Rp3,27 Miliar Diduga Diselewengkan

Pemkot meminta Dewas bekerja bersama seluruh pegawai agar aktivitas perusahaan tetap berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur (SOP).

"Kami meminta Dewan Pengawas selaku pelaksana tugas melakukan pengurusan Perumda KBS bersama seluruh pegawai untuk menjalankan operasional perusahaan sesuai peraturan dan SOP," kata Syamsul, Jumat (20/11/2026).

Baca juga: Surabaya Tata Ulang Pohon Kota, Ribuan Pohon Baru Disiapkan pada 2027

Ia menegaskan, persoalan hukum yang tengah bergulir tidak boleh mengganggu tanggung jawab utama KBS dalam menjaga satwa. Ketersediaan pakan, pemeliharaan kandang dan habitat, serta pelayanan kesehatan hewan harus tetap terjamin.

Menurut Syamsul, keberlangsungan operasional menjadi prioritas karena KBS memiliki tanggung jawab besar terhadap perawatan dan kesejahteraan seluruh satwa yang berada di dalamnya.

Baca juga: HKN ke-62, Dinkes Surabaya Ajak Warga Rutin Cek Kesehatan dan Cegah Penyakit

Sementara terkait perkara hukum, Pemkot Surabaya menyatakan menghormati proses yang ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim). Pemerintah kota menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum.

"Kami menghormati dan menyerahkan sepenuhnya kepada Kejati Jatim. Di sisi lain, kesejahteraan satwa tidak boleh terabaikan akibat perkembangan persoalan hukum tersebut," tegasnya.(sub)

Editor : Redaksi

Politik
Berita Populer
Berita Terbaru