Bayu Airlangga Sambut Usulan Pilkada Melalui DPRD, Dorong Efisiensi Politik di Indonesia
Bayu Airlangga, politisi muda Partai Golkar Jawa Timur
MERAHPUTIH I SURABAYA - Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat. Gagasan ini, yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, mendapat sambutan positif dari politisi muda Partai Golkar Jawa Timur, Bayu Airlangga. Ia menilai usulan tersebut sebagai terobosan penting dalam reformasi politik Indonesia.
Bayu menyebut mekanisme pemilihan melalui DPRD dapat menjadi solusi dalam menekan tingginya biaya politik tanpa mengurangi nilai demokrasi. “Pemilihan melalui DPRD bisa menjadi langkah maju. Selain lebih efisien, ini juga berpotensi menghasilkan kepala daerah berkualitas,” ujarnya.
Politisi muda ini juga menambahkan, langkah tersebut relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Menurutnya, wacana tersebut sejalan dengan visi Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang turut mendukung usulan Presiden Prabowo.
Bayu menegaskan bahwa efisiensi yang dimaksud tidak hanya sebatas penghematan anggaran, tetapi juga penguatan proses politik. “Tingginya biaya Pilkada langsung sering menjadi beban yang berujung pada praktik korupsi atau politik uang. Dengan mekanisme DPRD, hal ini dapat diminimalkan,” jelasnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pilkada lewat DPRD. “Jika dijalankan dengan prinsip demokrasi yang benar, mekanisme ini tidak akan mengurangi semangat partisipasi rakyat,” tambahnya.
Bayu berharap gagasan ini dapat menjadi bagian dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Paket Politik yang tengah disusun. Paket ini mencakup pembahasan pemilu, pilkada, dan partai politik, yang direncanakan masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2025.
Meski menawarkan berbagai manfaat, usulan ini memunculkan reaksi beragam. Sebagian pihak menganggap Pilkada langsung sebagai wujud kedaulatan rakyat yang perlu dipertahankan. Namun, tingginya biaya politik sering kali menimbulkan dampak negatif, seperti praktik korupsi.
Menurut Bayu, perbedaan pandangan ini wajar dalam sebuah negara demokrasi. “Yang terpenting adalah bagaimana kita mencari solusi terbaik untuk menghadapi tantangan demokrasi ke depan,” katanya.
Dengan wacana ini, Bayu optimistis bahwa Indonesia akan mampu menjalani reformasi politik yang lebih matang dan sesuai dengan kebutuhan bangsa. Langkah ini sekaligus membuka diskusi baru mengenai masa depan demokrasi yang efisien dan berkualitas. (red)
