Khofifah Tekankan Peran Strategis BMPD, Pendidikan Swasta Jadi Pilar Pemerataan Mutu di Jawa Timur

MERAHPUTIH I SURABAYA — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa pendidikan swasta memiliki posisi strategis dalam menjawab tantangan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di Jawa Timur. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pengarahan pada pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPD) Kabupaten/Kota se-Jawa Timur di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Jalan Gentengkali, Surabaya, Sabtu (24/1/2026).

Di hadapan para pengurus BMPD yang baru dilantik, Khofifah menekankan bahwa BMPD bukan sekadar organisasi profesi, melainkan mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing. Menurutnya, peran pendidikan swasta selama ini telah menjadi penopang penting sistem pendidikan nasional, terutama dalam menjangkau wilayah dan kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani oleh pendidikan negeri.

“BMPD memiliki posisi yang sangat penting sebagai jembatan komunikasi dan sinergi antara perguruan swasta dan pemerintah. Tantangan pendidikan ke depan tidak sederhana, sehingga membutuhkan inovasi, adaptasi, dan kerja sama yang semakin solid,” ujar Khofifah dalam arahannya.

Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur itu menjelaskan, tantangan pendidikan saat ini tidak hanya berkaitan dengan akses, tetapi juga kualitas dan relevansi. Perubahan teknologi, dinamika pasar kerja, hingga kebutuhan penguatan karakter generasi muda menuntut satuan pendidikan—baik negeri maupun swasta—untuk terus berbenah dan berinovasi.

Dalam konteks tersebut, BMPD diharapkan mampu berperan aktif sebagai ruang konsolidasi dan koordinasi antarperguruan swasta, sekaligus menjadi mitra dialog yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pendidikan. Khofifah mendorong agar BMPD tidak bersifat reaktif, tetapi proaktif dalam menyampaikan gagasan, masukan, dan solusi atas berbagai persoalan pendidikan di daerah.

“Pengurus DPD BMPD yang baru dilantik harus mampu memperkuat tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan tata kelola yang baik, BMPD akan memiliki daya tawar dan kepercayaan yang kuat dalam proses pengambilan kebijakan,” tegasnya.

Khofifah juga menyoroti pentingnya kolaborasi multipihak dalam dunia pendidikan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan sumber daya manusia tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif lembaga pendidikan, dunia usaha, serta masyarakat secara luas.

Pelantikan DPD BMPD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur ini dinilai sebagai momentum strategis untuk memperkuat sinergi tersebut. Dengan struktur organisasi yang solid hingga tingkat daerah, BMPD diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam meningkatkan mutu pendidikan swasta, sekaligus memastikan pemerataan layanan pendidikan di seluruh wilayah Jawa Timur.

Sejalan dengan program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bidang pembangunan sumber daya manusia, Khofifah berharap BMPD dapat menjadi bagian dari solusi dalam mencetak generasi yang unggul, berkarakter, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global.

“Jika pendidikan swasta dan pemerintah berjalan beriringan, saya yakin kualitas pendidikan Jawa Timur akan semakin kuat dan merata. Inilah investasi jangka panjang kita untuk masa depan daerah dan bangsa,” pungkasnya.(dpr) 

Editor : Redaksi