Demokrat Jatim Tunggu Arahan DPP Soal Musda, Emil Dardak Siap Jalankan Amanah Partai

MERAHPUTIH I SURABAYA – Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan bahwa pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Jawa Timur sepenuhnya menjadi kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri acara silaturahmi dan buka puasa bersama pengurus DPD serta Fraksi Partai Demokrat Jawa Timur, sekaligus santunan anak yatim di Sekretariat DPD Demokrat Jatim, Surabaya, Kamis (13/3).

Dalam kesempatan tersebut, Emil menjelaskan bahwa meskipun masa Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD Demokrat Jawa Timur berlaku hingga 2024, namun keputusan terkait waktu pelaksanaan Musda tetap berada di tangan DPP.

Menurut Emil, kepengurusan saat ini tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya sambil menunggu arahan lebih lanjut dari pusat.

“Kapan Musda dilaksanakan tentu menjadi kewenangan penuh DPP. Kami di daerah menjalankan tugas seperti biasa sampai nanti ada keputusan dari pusat terkait kapan Musda diselenggarakan,” ujarnya.

Emil juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus DPD dan kader Partai Demokrat di Jawa Timur atas dedikasi serta kerja sama yang telah terjalin selama ini. Ia menilai hubungan kerja di internal partai sudah berjalan dengan baik dan solid.

Ia berharap kebersamaan yang telah terbangun selama ini dapat terus terjaga, sehingga seluruh kader tetap menjadi bagian dari keluarga besar Demokrat di Jawa Timur.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada teman-teman atas dedikasinya. Chemistry dan ritme kerja kita sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan semuanya tetap solid sebagai bagian dari keluarga besar Demokrat Jawa Timur,” katanya.

Terkait waktu pasti pelaksanaan Musda, Emil mengaku belum dapat memberikan kepastian. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari DPP mengenai jadwal tersebut.

“Saya belum bisa menjawab secara pasti kapan Musda Jawa Timur akan dilaksanakan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa mekanisme Musda dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) terbaru Partai Demokrat memberikan ruang bagi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk memberikan masukan. Namun demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan DPP.

Emil menyebut, berdasarkan komunikasi yang terjalin, seluruh 38 DPC Partai Demokrat di Jawa Timur kompak menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait kepemimpinan DPD kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono.

“Yang saya pahami, ke-38 DPC di Jawa Timur sepakat mempercayakan sepenuhnya kepada Ketua Umum Mas AHY untuk menentukan siapa yang terbaik memimpin Demokrat Jawa Timur,” jelasnya.

Sikap tersebut, menurut Emil, menunjukkan soliditas kader di daerah yang lebih memilih menunggu arahan dari DPP dibandingkan memunculkan berbagai spekulasi mengenai kandidat kepemimpinan.

“Teman-teman di daerah lebih ingin mendengar arahan dari pusat terkait siapa yang sebaiknya menjalankan kepemimpinan Demokrat Jawa Timur,” katanya.

Disinggung mengenai peluang dirinya untuk kembali memimpin DPD Demokrat Jawa Timur, Emil menyatakan sebagai kader partai dirinya siap menjalankan amanah apabila memang dipercaya oleh pimpinan partai.

Namun ia menegaskan bahwa kesiapan tersebut bukan didorong oleh ambisi pribadi, melainkan sebagai bentuk komitmen terhadap partai.

“Sebagai kader partai, tentu saya harus siap apabila diberikan amanah oleh Ketua Umum. Yang namanya kader harus siap sepenuh hati menjalankan tugas yang diberikan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan partai tidak hanya ditentukan oleh ketua, melainkan oleh seluruh jajaran pengurus yang bekerja secara kolektif.

Menurutnya, struktur partai harus dipandang sebagai sebuah tim yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama, baik dalam menghadapi pemilu maupun dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat.

“Ketua memang berperan sebagai orkestrator, tetapi semua yang mendapat amanah di struktur partai sama pentingnya. Tidak ada yang paling hebat, semua berkontribusi untuk keberhasilan partai,” ungkapnya.

Terkait posisi sekretaris DPD yang kerap menjadi perhatian menjelang Musda, Emil juga enggan berspekulasi mengenai nama-nama kandidat yang berpotensi mengisi jabatan tersebut.

Ia menilai proses penentuan pengurus nantinya akan dibahas oleh tim formatur yang melibatkan perwakilan dari DPP.

Menurut Emil, sosok sekretaris DPD tentu harus memiliki sejumlah kriteria utama, seperti loyalitas terhadap partai, dedikasi yang telah teruji, serta kapabilitas dalam menjalankan tugas organisasi.

Namun demikian, ia kembali menegaskan bahwa penilaian terhadap kandidat tetap berada di tangan DPP.

“Yang paling berhak menilai tentu DPP, termasuk Ketua Umum. Kami di daerah tidak ingin melangkahi kewenangan tersebut,” katanya.

Emil berharap seluruh kader Partai Demokrat di Jawa Timur tetap menjaga soliditas dan fokus pada kerja-kerja politik yang bermanfaat bagi masyarakat, sembari menunggu keputusan resmi dari DPP terkait pelaksanaan Musda. (pps)

Editor : Redaksi