Jatim Perkuat Siaga Kekeringan, BNPB Siapkan Water Bombing hingga Modifikasi Cuaca

MERAHPUTIH I SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi kering menjelang musim kemarau 2026. Bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), langkah kesiapsiagaan mulai dimatangkan melalui rapat koordinasi di Gedung Negara Grahadi, Jumat (27/3/2026).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, indikasi kekeringan sudah mulai terlihat meski sebagian wilayah masih dilanda banjir. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, potensi kekeringan diprediksi meningkat mulai April dan mencapai puncaknya pada Agustus 2026.

“Di saat masih ada banjir, kita juga harus bersiap. Bahkan hari ini di Tuban sudah mulai terjadi kekeringan,” ujarnya.

Menurut Khofifah, kondisi tersebut berpotensi mengganggu sektor pertanian, khususnya produksi padi yang sangat bergantung pada ketersediaan air. Untuk itu, Pemprov Jatim menyiapkan langkah teknis seperti pembangunan sumur dalam guna menjaga produktivitas lahan.

Saat ini, indeks pertanaman (IP) Jawa Timur berada di angka 2,7 dan ditargetkan terus meningkat, terutama di daerah yang telah mencapai IP tinggi seperti Ngawi.

“Ketahanan pangan adalah kebutuhan nasional. Karena itu, kami membutuhkan panduan berbasis data yang komprehensif untuk menyusun rencana aksi yang terukur,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto menekankan pentingnya kesiapsiagaan sejak dini mengingat karakter bencana yang tidak merata di Indonesia. Ia mencontohkan, ketika sebagian wilayah masih menghadapi banjir, daerah lain seperti Riau telah dilanda kebakaran hutan dan lahan.

“Karena luasnya wilayah, kesiapan menghadapi musim kemarau ini bukan hal berlebihan, justru menjadi keharusan,” kata Suharyanto.

Dalam rakor tersebut, disepakati sejumlah langkah strategis. Pertama, penguatan Satgas Darat untuk deteksi dan penanganan dini kebakaran. Kedua, penyediaan sumber air melalui pembangunan sumur dan distribusi dari sumber terdekat.

Ketiga, opsi operasi modifikasi cuaca untuk mengisi embung dan cadangan air, termasuk pemanfaatan sumber air alternatif di lapangan. Keempat, penyiagaan helikopter water bombing guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan.

Suharyanto menegaskan, pengalaman kebakaran besar pada 2023 menjadi pelajaran penting, terutama terkait keterlambatan mobilisasi armada udara. Karena itu, BNPB mempertimbangkan penempatan helikopter di wilayah strategis seperti Madiun dan Surabaya.

“Kalau eskalasi meningkat, pesawat water bombing akan disiagakan lebih dekat, minimal di Iswahyudi atau Juanda,” ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh wilayah Jawa Timur menjadi prioritas mitigasi seiring prediksi puncak kemarau yang berpotensi meningkatkan kerawanan bencana di hampir seluruh daerah.

“Penanganan kekeringan dan kebakaran tidak bisa dilakukan sendiri. Harus kolaborasi dari desa hingga pemerintah pusat,” pungkasnya.(pps)

Editor : Redaksi