Pemkab Bojonegoro Siapkan Strategi Hadapi Kemarau Panjang 2026, Petani Diminta Adaptif

MERAHPUTIH I BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bergerak cepat mengantisipasi potensi musim kemarau panjang yang diprediksi melanda wilayahnya pada tahun 2026. Melalui Surat Edaran (SE) Nomor 520/531/412.221/2026 tertanggal 16 Maret 2026, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menetapkan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas sektor pertanian di tengah ancaman kekeringan.

Langkah ini diambil menyusul prakiraan kondisi iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan bahwa musim kemarau di Jawa Timur, termasuk Bojonegoro, berpotensi lebih kering dari kondisi normal dengan durasi yang lebih panjang.

Berdasarkan data BMKG Tuban, awal musim kemarau di Bojonegoro diperkirakan datang secara bertahap dalam tiga dasarian. Wilayah Kecamatan Balen, Baureno, Kanor, dan Kepohbaru diprediksi mulai memasuki kemarau pada dasarian kedua April (11–20 April). Selanjutnya, sejumlah kecamatan lain seperti Bojonegoro, Dander, Gayam, Kalitidu, hingga Padangan dan Tambakrejo akan menyusul pada dasarian ketiga April (21–30 April). Sementara itu, kecamatan di wilayah selatan seperti Bubulan, Gondang, Kedungadem, dan Sugihwaras diperkirakan mulai mengalami kemarau pada awal Mei (1–10 Mei).

Menghadapi kondisi tersebut, Bupati Setyo Wahono menekankan lima poin penting sebagai langkah mitigasi yang harus segera diimplementasikan oleh seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian.

Pertama, optimalisasi pengelolaan air. Pemerintah meminta petani memanfaatkan sumber air dan jaringan irigasi secara efisien dengan menerapkan sistem irigasi hemat air secara bergiliran. Pelaksanaan teknisnya diharapkan mengacu pada arahan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) serta penyuluh pertanian di lapangan.

Kedua, penyesuaian pola dan waktu tanam. Petani diimbau menyesuaikan kalender tanam dengan kondisi ketersediaan air. Untuk daerah dengan keterbatasan air, komoditas padi dianjurkan diganti dengan tanaman palawija. Sementara wilayah yang masih mendapatkan suplai irigasi disarankan menanam padi varietas tahan kekeringan dengan umur genjah, yakni 70–90 hari setelah tanam.

Ketiga, peningkatan perlindungan tanaman. Petani diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dengan pendekatan terpadu dan ramah lingkungan, termasuk pemanfaatan pupuk organik, agen hayati, serta biosaka. Koordinasi dengan penyuluh pertanian dan petugas pengendali OPT juga harus diperkuat.

Keempat, penguatan kelembagaan dan semangat gotong royong. Sinergi antarpetani dalam kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan) bersama HIPPA dan GHIPPA dinilai krusial. Kegiatan kerja bakti untuk membersihkan dan memperbaiki saluran irigasi menjadi salah satu langkah konkret agar distribusi air tetap optimal.

Kelima, peningkatan peran pemerintah desa, kelurahan, dan kecamatan. Pemerintah di tingkat lokal diminta aktif mengoordinasikan distribusi air secara adil serta memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana pertanian sesuai kewenangannya. Selain itu, pelaporan kondisi lapangan secara berkala kepada pemerintah kabupaten juga menjadi bagian penting dalam pengambilan kebijakan yang responsif.

Bupati Setyo Wahono menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi tantangan musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrem tahun ini.

“Mari bersama-sama meningkatkan peran pemerintah mulai dari desa, kelurahan hingga kecamatan, melalui koordinasi distribusi air yang adil dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pertanian sesuai kewenangan,” ujarnya.

Dengan langkah antisipatif ini, Pemkab Bojonegoro berharap dampak kemarau panjang terhadap produktivitas pertanian dapat ditekan, sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah tetap terjaga.(jon)

Editor : Redaksi