MERAHPUTIH I JAKARTA — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi kritik yang disampaikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap pelaksanaan Program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menilai, alih-alih sekadar memberikan koreksi, KPAI seharusnya ikut mengambil bagian dalam menangani persoalan yang dihadapi anak-anak dan remaja di Jawa Barat.
“Kalau hanya mengoreksi kekurangan dari program yang merupakan penanganan darurat atas persoalan remaja kita, arahnya jadi tidak produktif. KPAI seharusnya fokus pada aksi, bukan hanya reaksi,” kata Dedi Mulyadi saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (19/5/2025), usai pertemuan dengan pimpinan KPK terkait efisiensi dan realokasi anggaran Pemprov Jabar.
Baca juga: Produktivitas ASN Bukan Soal Absen Kantor, Gubernur Dedi Mulyadi Tekankan Kinerja dan Perencanaan
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul rilis evaluasi KPAI yang mengungkap bahwa sejumlah siswa peserta program tersebut tidak melalui proses asesmen psikolog profesional. KPAI juga mencatat, sekitar 6,7 persen siswa mengaku tidak mengetahui alasan mereka mengikuti program yang berlokasi di Depo Pendidikan Bela Negara Resimen Induk Komando Daerah Militer III/Siliwangi, Kabupaten Bandung Barat.
Menanggapi hal itu, Dedi menegaskan bahwa pendekatan yang diambil Pemprov Jabar merupakan langkah darurat terhadap fenomena kenakalan remaja yang makin kompleks. Ia juga menilai bahwa peran KPAI seharusnya tidak berhenti pada pengawasan, tetapi juga mampu menawarkan solusi konkret.
“Kita menghadapi kenyataan ada ribuan anak-anak kita yang mengalami persoalan, entah karena kekerasan di rumah, perundungan di sekolah, atau pergaulan bebas. Mereka butuh ruang untuk dibina. KPAI bisa kok membuat program rehabilitasi atau pendidikan karakter juga,” ucap Dedi.
Ia menambahkan, program yang kini dijalankan oleh Pemprov Jabar telah menunjukkan sejumlah dampak positif. Menurutnya, sebanyak 39 siswa telah menyelesaikan program tahap awal, dan ia mengklaim bahwa ada perubahan sikap signifikan yang terlihat dari para peserta.
“Seorang anak menangis di depan ibunya, mencium kakinya, setelah menyadari kesalahan dan mendapatkan pembinaan. Itu bentuk empati dan kesadaran yang mungkin tidak akan muncul hanya lewat pelajaran teori di ruang kelas,” ujar Dedi.
Baca juga: Dedi Mulyadi: Ekonomi Rakyat Harus Tumbuh dari Kreativitas dan Kerja Keras
Program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan ini merupakan inisiatif yang menyasar siswa dengan catatan masalah kedisiplinan, perilaku menyimpang, atau terlibat perundungan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan TNI untuk menyediakan pelatihan berbasis kedisiplinan selama beberapa pekan.
Pada Selasa (20/5/2025), sebanyak 273 siswa dijadwalkan akan menuntaskan pelatihan intensif tersebut. Dedi menyampaikan bahwa ke depan, Pemprov Jabar menargetkan hingga 15.000 hingga 20.000 siswa bermasalah akan dibina melalui program serupa.
Meski menuai kritik, Pemprov Jabar meyakini bahwa pendekatan yang menggabungkan pelatihan kedisiplinan dan penanaman nilai bela negara tersebut merupakan bagian dari ikhtiar mencegah degradasi moral generasi muda.
Baca juga: Jabar Luncurkan Gagasan “Kereta Petani dan Pedagang”, Angkutan Rakyat dari Sawah ke Pasar
“Program ini bukan hukuman, melainkan pendidikan dalam bentuk lain. Kita ingin anak-anak ini punya arah dan masa depan,” ujar Dedi.
KPAI sendiri belum memberikan respons lanjutan atas pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi. Namun sebelumnya, KPAI menegaskan bahwa program pendidikan bela negara harus tetap menjunjung prinsip-prinsip perlindungan anak, serta memastikan seluruh proses seleksi peserta dilakukan dengan pendekatan yang profesional dan berbasis kajian psikologis.
Program ini memantik perdebatan publik antara urgensi penanaman nilai kedisiplinan dan pentingnya pendekatan yang sesuai dengan prinsip hak anak. Pemerhati pendidikan dan perlindungan anak pun menyerukan dialog terbuka antara Pemprov Jabar, KPAI, dan para ahli untuk memastikan bahwa solusi yang diambil tidak justru menimbulkan permasalahan baru.(red)
Editor : Redaksi