Kebudayaan sebagai Arah Pembangunan: Gubernur Dedi Mulyadi Dorong Tata Kelola Jawa Barat Berbasis Kearifan Lokal

harianmerahputih.id
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat menjadi narasumber dalam Kuliah Umum Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia, dengant tema "Nilai-nilai Budaya dan Tata Kelola Pemerintahan", di Auditorium Gedung IX FIB UI, Kota Depok, Selasa (27

MERAHPUTIH I DEPOK — Di tengah era pembangunan yang kian bergerak cepat dan seragam, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya kembali pada akar: kebudayaan. Di hadapan civitas academica Universitas Indonesia, ia tak sekadar berbicara tentang infrastruktur, tetapi tentang manusia, ruang hidup, dan nilai-nilai yang menjadikannya bermakna.

Selasa (27/5), di Auditorium Gedung IX Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) UI, Dedi hadir sebagai narasumber dalam kuliah umum bertajuk “Nilai-nilai Budaya dan Tata Kelola Pemerintahan”. Bagi pria yang akrab disapa KDM ini, pembangunan bukan semata soal angka dan beton, melainkan harus tumbuh dari karakter dan kebiasaan masyarakat yang mendiaminya.

Baca juga: Mengurai Simpul Kebijakan Bencana: Mengapa Kolaborasi Menjadi Nafas Baru Penanggulangan Risiko di Indonesia

“Pembangunan di Jawa Barat tidak bisa disamakan untuk semua wilayah. Setiap daerah punya jiwa, punya cara hidup, dan itu yang harus dihormati,” ucap KDM dengan nada tegas namun mengalir.

Ia menyampaikan, kebudayaan bukan barang museum yang ditengok sesekali, melainkan fondasi hidup sehari-hari yang seharusnya menjiwai setiap kebijakan publik. Dalam konteks transportasi misalnya, ia menekankan pentingnya menghadirkan sistem yang tidak hanya efisien, tetapi juga mencerminkan semangat kolektivitas masyarakat Sunda.

“Kebudayaan itu harus diterjemahkan dalam produktivitas publik,” katanya. “Transportasi publik yang kita bangun harus menjunjung tinggi semangat gotong royong, bukan sekadar soal kecepatan atau modernitas.”

Baca juga: Produktivitas ASN Bukan Soal Absen Kantor, Gubernur Dedi Mulyadi Tekankan Kinerja dan Perencanaan

KDM lalu menyinggung pendekatan berbeda yang diterapkan antara wilayah urban dan rural. Di kota, pembangunan berbasis pada komunitas-komunitas warga yang aktif dan cair. Sementara di desa, keberpihakan pada struktur sosial seperti padukuhan dan kepala dusun menjadi kunci. “Karena itulah cara masyarakat desa bekerja sama dan hidup berdampingan,” ujarnya.

Tak hanya tentang transportasi atau struktur sosial, KDM juga membawa isu lingkungan ke dalam percakapan. Ia menegaskan pentingnya menghadirkan ruang terbuka hijau yang merata di seluruh Jawa Barat. Menurutnya, tata ruang yang berorientasi pada alam adalah bentuk keberpihakan pada kesejahteraan jiwa masyarakat.

“Tata ruang bukan sekadar denah kota, ia harus membuka akses pada ruang-ruang alam agar masyarakat bisa lebih tenang dan bahagia dalam menjalani hidup,” tutur KDM lirih, seolah sedang mengajak audiens membayangkan taman-taman yang teduh di tengah hiruk pikuk kota.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Ekonomi Rakyat Harus Tumbuh dari Kreativitas dan Kerja Keras

Dalam kesempatan itu, KDM tak lupa menyampaikan penghargaan terhadap keberadaan Universitas Indonesia di Kota Depok. Baginya, kampus UI adalah oase di tengah pembangunan yang kerap menggerus ruang hidup. “Warga Depok beruntung punya UI. Kalau tidak ada UI, Depok bisa jadi tidak punya ruang terbuka hijau. Sekarang, hutannya justru masih ada di UI,” ujarnya, setengah bercanda namun penuh makna.

Apa yang disampaikan KDM hari itu bukan semata pidato birokrat, tetapi seruan untuk membangun dengan hati. Untuk melihat manusia bukan sebagai angka statistik, tetapi sebagai jiwa-jiwa yang hidup dalam ruang sosial dan budaya yang mereka pahami. Sebuah pendekatan yang barangkali sederhana, tapi justru itulah yang membuatnya revolusioner di tengah derasnya arus pembangunan modern yang kadang lupa daratan dan lupa manusia.(red)

Editor : Redaksi

Politik
Berita Populer
Berita Terbaru