MERAHPUTIH I SURABAYA — Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat langkah menurunkan angka stunting lewat pendekatan kolaboratif lintas sektor. Bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur, Pemkot menggelar diseminasi hasil audit kasus stunting termin pertama 2025 yang diikuti seluruh kelurahan dan kecamatan se-Kota Surabaya.
Kegiatan yang berlangsung di Graha Sawunggaling, Selasa (17/6/2025), menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari jajaran Forkopimda, akademisi, organisasi profesi, hingga kader masyarakat. Hadir pula Pelaksana Tugas Sekretaris BKKBN Jatim, dr Sofyan Rizalanda, dan jajaran pejabat Pemkot, termasuk Asisten III Anna Fajriatin dan Staf Ahli Wali Kota drg Bisukma Kurniawati.
Baca juga: Wisuda SOTH 2025 Surabaya: Eri Cahyadi Tekankan Peran Orang Tua sebagai Fondasi Kemajuan Kota
Menurut dr Sofyan, audit kasus stunting bukan sekadar upaya evaluatif, tetapi menjadi mekanisme diagnostik untuk memahami akar persoalan stunting di tingkat komunitas. “Kita tidak mencari kesalahan, melainkan memahami kompleksitas masalah. Bahkan, anak dari keluarga mampu pun bisa terdampak, karena faktor risiko seperti penyakit bawaan,” ujar Sofyan.
Ia menegaskan, stunting tidak cukup ditangani satu dinas saja, melainkan harus melibatkan semua unsur dalam kerangka kolaborasi pentahelix—pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media.
Sejalan dengan itu, drg Bisukma menuturkan audit kasus menjadi bagian dari strategi percepatan yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022. Audit dilakukan rutin sebagai bagian dari implementasi Rencana Aksi Nasional Penurunan Stunting sesuai regulasi BKKBN.
“Audit ini tidak berhenti pada identifikasi risiko, tetapi juga mendorong intervensi berbasis data yang menyasar kelompok rentan seperti calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca melahirkan, hingga balita. Tujuannya bukan hanya menurunkan angka, tapi juga mencegah kasus baru,” jelas Bisukma.
Audit dilakukan dalam beberapa tahapan, mulai dari pra-audit, penilaian kasus, rencana tindak lanjut, diseminasi, hingga monitoring pasca-intervensi. Hasil temuan akan dianalisis oleh tim pakar untuk merumuskan pola risiko dan solusi yang kontekstual.
Dukungan akademisi juga menguatkan pendekatan ilmiah dalam penanganan stunting. Hadir dalam kegiatan tersebut Prof. Sri Sumarmi dari FKM Unair dan dr Mira Irmawati dari FK Unair sekaligus IDAI Jatim, yang turut membagikan pandangan berbasis evidensi dalam proses pengambilan kebijakan.
Berbagai langkah konkret telah diambil Pemkot, termasuk pemantauan real-time balita stunting, pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, serta pencegahan pernikahan anak. Kolaborasi dengan Kader Surabaya Hebat (KSH) menjadi tulang punggung gerakan di lapangan.
Baca juga: Jagat Maya Bergejolak, Pemuda Pancasila Surabaya Geram terhadap Konten Bermuatan SARA
Hasilnya, Surabaya mencatat penurunan signifikan prevalensi stunting dari 28,9 persen pada 2021 menjadi hanya 1,6 persen pada 2023. Angka ini menjadikan Surabaya sebagai kota percontohan nasional dalam upaya percepatan penurunan stunting.
“Kita bergerak bersama. Tidak ada satu institusi pun yang mampu bekerja sendiri dalam menanggulangi stunting. Ini perjuangan kolektif,” tegas Bisukma.
Dengan landasan regulasi nasional dan dukungan lintas sektor, audit kasus stunting di Surabaya bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi pijakan strategis untuk mewujudkan zero growth stunting di masa depan.(RED)
Editor : Redaksi