MERAHPUTIH I SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan akan segera menjalin koordinasi lintas sektor, baik dengan pemerintah pusat maupun kepolisian daerah, untuk menanggapi dinamika implementasi kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) yang kian menuai resistensi di lapangan.
“Isu ODOL ini bukan semata-mata soal hitung-hitungan ekonomi. Di baliknya ada dimensi sosial yang tidak bisa kita abaikan,” ujar Luthfi, saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Semarang, Jumat (20/6/2025).
Baca juga: Peresmian Lima Infrastruktur Baru: Prabowo Tegaskan Konektivitas Jadi Tulang Punggung Pemerataan
Pernyataan Luthfi muncul di tengah gelombang demonstrasi sopir truk yang menolak penerapan penuh kebijakan ODOL di sejumlah daerah Jawa Tengah. Dari pantauan Kompas, aksi protes tercatat terjadi di Pati, Purwodadi, Karanganyar, Salatiga, Kudus, Klaten, Boyolali, hingga Banyumas.
Menurut Luthfi, sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat, terutama pelaku usaha jasa angkutan, menjadi kunci agar kebijakan tersebut tidak berhenti di atas kertas.
“Kami tidak ingin kebijakan ini menambah beban masyarakat. Karena itu, perlu ada koordinasi dan komunikasi intensif dengan Polda dan pihak terkait lainnya,” tegasnya.
Program “Indonesia Menuju Zero ODOL” yang diluncurkan Korps Lalu Lintas Polri sejak 1 Juni 2025 menandai fase baru dalam pengendalian beban kendaraan di jalan raya. Ia tidak hanya bertumpu pada tindakan hukum, melainkan juga pendekatan bertahap mulai dari sosialisasi hingga edukasi langsung kepada pengemudi dan pengusaha angkutan.
Baca juga: Posyandu Enam SPM Dikebut, Jateng Siapkan Lompatan Layanan Publik
Namun, dalam praktiknya, sejumlah pengemudi menilai kebijakan ini belum berjalan secara adil. Mereka menyoroti aspek penegakan hukum yang dinilai tidak konsisten serta munculnya kendala administratif seperti proses uji emisi yang dianggap menyulitkan.
“Yang kami minta cuma satu: aturan ini berlaku adil. Jangan tebang pilih. Kami siap patuh, asal aturannya juga transparan dan tidak membebani kami sendiri,” ujar Warto, salah satu sopir truk asal Klaten yang ikut berdemo.
Di sisi lain, para pemangku kebijakan di tingkat pusat menekankan bahwa upaya menuju Zero ODOL merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan menekan biaya pemeliharaan jalan negara akibat kerusakan parah dari kendaraan ODOL.
Baca juga: Pemprov Jateng Kerahkan Bantuan Cepat untuk Korban Longsor Banjarnegara
Ahmad Luthfi menyatakan, pihaknya akan menampung seluruh aspirasi yang berkembang dan memastikan adanya jalur dialog antara pemerintah dan para pelaku transportasi. “Prinsipnya, kebijakan publik harus hadir sebagai solusi, bukan sumber masalah baru,” katanya.
Dengan dinamika yang terus bergulir, masa depan kebijakan ODOL di Jawa Tengah kini bergantung pada seberapa lentur negara merespons keluhan warganya, tanpa mengabaikan kepentingan keselamatan bersama di jalan raya. (red)
Editor : Redaksi