MERAHPUTIH I JAKARTA – Kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan menyeret nama besar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) bukan sekadar mengetahui praktik lancung tersebut, tetapi ikut menikmati hasilnya.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan, Immanuel Ebenezer tidak hanya membiarkan praktik yang sudah berlangsung sejak 2019 itu, melainkan turut meminta jatah dari para pelaku di bawahnya.
Baca juga: KPK Periksa 26 Saksi Kasus Suap Jabatan Ponorogo, Termasuk Keponakan Mantan Bupati
“Peran IEG itu adalah dia tahu dan membiarkan, bahkan kemudian meminta. Jadi, artinya proses yang dilakukan oleh para tersangka ini bisa dikatakan sepengetahuan oleh IEG,” ungkap Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8).
KPK menilai posisi strategis sebagai Wamenaker seharusnya dipakai Ebenezer untuk mengontrol dan menghentikan praktik pemerasan yang merugikan publik. Namun, alih-alih memberantas, ia justru ikut meraup keuntungan.
“Seharusnya, setelah tahu ada proses yang tidak benar dalam sertifikasi K3, dengan kewenangannya dia harus segera menghentikan. Tapi yang terjadi, IEG malah membiarkan sampai praktik ini berlanjut hingga tahun 2025,” terang Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.
Skandal ini mencuat ke permukaan setelah tim penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan. Saat OTT berlangsung, praktik pemerasan masih berjalan aktif. “Artinya, selain mengetahui, IEG juga ikut meminta dan menerima sesuatu,” kata Asep.
Dalam pengumuman resmi, KPK menetapkan 11 orang tersangka, termasuk pejabat tinggi, pejabat menengah, hingga pihak swasta yang diduga menjadi kaki tangan dalam praktik pemerasan sertifikat K3.
Berikut daftar para tersangka saat perkara terjadi:
Baca juga: KPK Ungkap Peran Tiga Tokoh dalam Dugaan Korupsi Kuota Haji: Skema Pembagian Tak Sesuai Aturan
- 1. Irvian Bobby Mahendro (Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3, 2022–2025)
- 2. Gerry Aditya Herwanto Putra (Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja, 2022–sekarang)
- 3. Subhan (Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3, 2020–2025)
- 4. Anitasari Kusumawati (Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja, 2020–2025)
- 5. Fahrurozi (Dirjen Binwasnaker dan K3, Maret–Agustus 2025)
- 6. Hery Sutanto (Direktur Bina Kelembagaan, 2021–Februari 2025)
- 7. Sekarsari Kartika Putri (Subkoordinator di Kemenaker
- 8. Supriadi (Koordinator di Kemenaker)
- 9. Temurila (PT KEM Indonesia)
- 10. Miki Mahfud (PT KEM Indonesia
- 11. Immanuel Ebenezer Gerungan (Wakil Menteri Ketenagakerjaan
Seluruhnya langsung dijebloskan ke Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih untuk 20 hari pertama, sejak 22 Agustus hingga 10 September 2025.
Di hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto mencopot Immanuel Ebenezer dari kursi Wamenaker. Langkah cepat ini disebut sebagai upaya menjaga integritas pemerintahan di tengah derasnya sorotan publik.
Skandal pemerasan sertifikat K3 ini disebut telah berakar sejak 2019. Setiap perusahaan yang hendak mengurus sertifikat keselamatan kerja diduga diperas oleh oknum pejabat Kemenaker dengan dalih mempercepat atau melancarkan proses administrasi.
Praktik ini berlangsung bertahun-tahun tanpa tersentuh hukum, hingga akhirnya pecah pada 2025. Fakta bahwa seorang wakil menteri ikut terlibat menambah getir ironi: pejabat yang seharusnya melindungi pekerja justru memperdagangkan keselamatan kerja mereka.
Baca juga: KPK Sisir Dua Rumah Pejabat Ponorogo, Jejak Kasus Monumen Reog Menguat
Kasus ini sekaligus menjadi tamparan keras bagi agenda reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah. Posisi Ebenezer yang dikenal vokal dalam berbagai isu sosial-politik kini runtuh oleh ulahnya sendiri.
KPK memastikan akan terus menelusuri aliran uang dan pihak lain yang mungkin ikut terlibat. Publik menunggu, apakah pengusutan ini benar-benar akan mengungkap seluruh jejaring mafia sertifikat K3 atau hanya berhenti pada segelintir nama.
Skandal ini memperlihatkan bahwa di balik jargon keselamatan kerja, masih bercokol praktik busuk yang menjadikan peraturan sebagai ladang bisnis. Dan yang lebih menyakitkan, seorang wakil menteri justru memilih diam, bahkan ikut mengais keuntungan dari keringat rakyat. (red)
Editor : Redaksi