MERAHPUTIH I SURABAYA – Sebuah kajian akademik terbaru menghadirkan napas segar dalam perdebatan panjang mengenai peran negara dalam kebijakan publik. Dengan menelisik beragam pemikiran ekonomi heterodoks, kajian ini mengangkat kembali pertanyaan fundamental: sejauh mana negara seharusnya hadir dalam mengelola kehidupan ekonomi masyarakat?
Kajian tersebut membentangkan spektrum pandangan yang berlapis. Di satu ujung, Karl Marx dan Friedrich Engels memotret negara sebagai kepanjangan tangan kelas pemodal. Menurut mereka, struktur ekonomi kapitalis membuat negara lebih sering menjadi benteng bagi kepentingan elit ketimbang alat kesejahteraan rakyat banyak.
Baca juga: Disrupsi Teknologi Menguji Rasa Kebangsaan: Bela Negara Jadi Tameng Baru Kedaulatan Indonesia
Masuk ke pemikir lain, Thorstein Veblen menawarkan nada berbeda. Ia menyebut negara kerap terjebak dalam tradisi seremonial yang mempertahankan privilese sosial tertentu. Namun, perspektif John R. Commons menggeser diskusi ke arah yang lebih optimistis. Bagi Commons, negara punya ruang untuk memainkan peran strategis sebagai mediator, mengurai konflik kepentingan melalui proses negosiasi yang adil di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.
Pendekatan Institusionalisme Pasca-Keynesian (PKI) kemudian menambahkan blok penting: stabilitas. PKI menilai negara sebagai aktor rasional yang dibutuhkan untuk mengelola ketidakpastian ekonomi modern. Dari meredam gejolak pasar, memperkuat jaring pengaman sosial, hingga memastikan kebijakan tetap relevan dengan dinamika zaman, semuanya menegaskan bahwa negara bukan sekadar pengawas, tetapi juga penjaga ritme ekonomi.
Menariknya, kajian ini menempatkan Pragmatisme Klasik sebagai fondasi pemikiran. Filsafat ini menolak teori yang melayang tanpa pijakan empiris. Kebijakan, kata Pragmatisme, harus tumbuh dari pengalaman, fakta-fakta sosial, serta nilai kemanusiaan. Dengan begitu, negara tidak hanya bekerja sebagai mesin regulasi, tetapi sebagai bagian dari proses sosial yang hidup dan harus diarahkan ke tujuan bersama.
Meski tiap aliran heterodoks punya tafsir berbeda soal negara, kajian ini menangkap benang merah yang menyatukan mereka: penolakan terhadap pandangan pasar yang digambarkan ideal, otomatis, dan steril dari sejarah. Bagi mereka, analisis ekonomi hanya mungkin akurat jika menyentuh realitas institusi dan pengalaman masyarakat.
Dimensi Bela Negara: Partisipasi Warga dalam Kebijakan Publik
Baca juga: Ragam Tafsir Ekonomi Heterodoks: Menguji Peran Negara dan Makna Bela Negara di Era Modern
Dalam konteks Indonesia, temuan ini memiliki relevansi luas terutama ketika dikaitkan dengan makna bela negara di era kini. Bela negara tidak lagi berhenti pada kesiapsiagaan pertahanan fisik. Ia merangkul partisipasi intelektual, sikap kritis, dan kontribusi sosial semua warga.
Ketika negara berupaya merumuskan kebijakan yang adil, adaptif, dan berpihak pada publik, masyarakat pun dituntut untuk hadir: memahami prosesnya, ikut mengawal, dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan. Kesadaran kolektif mengenai bagaimana negara bekerja menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan nasional.
Kajian ini pada akhirnya menegaskan satu pesan penting: kualitas kebijakan publik yang kokoh bukan hanya lahir dari kemampuan teknokratis negara, tetapi dari hubungan timbal balik antara negara dan warga yang sadar, kritis, dan peduli. Di situlah makna bela negara menemukan bentuknya yang paling relevan di zaman modern.(***)
Penulis:
Sabrina Ida W (Mahasiswa UPN Jatim)
Dr. Ririt Iiani Sri S, SE.ME
Editor : Redaksi