MERAHPUTIH I BANYUWANGI - Di tengah riuh dinamika pembangunan, negara kembali menegaskan pijakannya: hadir untuk mereka yang paling membutuhkan. Pesan itu terasa kuat dalam kunjungan kerja Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, ke Kabupaten Banyuwangi pada Sabtu (28/2). Dalam agenda yang berlangsung di pendopo Kecamatan Glenmore tersebut, bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi diserahkan langsung kepada warga miskin ekstrem, penyandang disabilitas, lansia, hingga pelaku usaha ultra mikro penerima zakat produktif.
Gubernur Khofifah didampingi Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani menyapa warga satu per satu. Total nilai bantuan yang digelontorkan mencapai Rp5.266.550.000. Angka itu bukan sekadar nominal dalam lembar laporan anggaran, melainkan representasi intervensi nyata pemerintah di berbagai lini, dari perlindungan sosial hingga penguatan ekonomi desa.
Dalam keterangannya, Khofifah menekankan bahwa pendekatan yang dilakukan bukan semata bantuan karitatif, melainkan dirancang berlapis.
“Program yang memberikan bantalan sosial tapi sekaligus juga bantalan ekonomi. Untuk asistensi sosial penyandang disabilitas dan lansia, sifatnya bantalan sosial. Tapi ada juga zakat produktif untuk pelaku usaha ultra mikro. Harapannya supaya mereka terhindar dari rente atau pinjol ilegal yang mungkin tidak bisa mereka verifikasi legalitasnya,” ujarnya.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari skema komplementaritas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Ia menegaskan pola intervensi ini diterapkan di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, dengan pembagian peran yang saling menguatkan.
Rincian alokasi bantuan dipaparkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani. Total bantuan untuk Banyuwangi dari APBD 2026 mencapai Rp5.266.550.000, dengan distribusi lintas organisasi perangkat daerah.
Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mengalokasikan Rp2.255.200.000 melalui lima program. PKH Plus menjadi komponen terbesar dengan Rp1.732.000.000 bagi 866 keluarga, masing-masing menerima Rp2.000.000 per tahun. Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp248.400.000 menyasar 69 jiwa dengan bantuan Rp3.600.000 per tahun. KIP PPKS JAWARA mengalokasikan Rp12.000.000 bagi empat penerima. Bantuan permakanan LKS LU sebesar Rp45.750.000 diberikan untuk 10 jiwa. Sementara BOP dan taliasih pilar sosial, meliputi SDM PKH Plus, pendamping disabilitas, TKSK, dan TAGANA mencapai Rp262.800.000 bagi 110 orang.
Tak hanya itu, BUMD Provinsi Jawa Timur menyalurkan zakat produktif sebesar Rp25.000.000 kepada 50 pelaku usaha ultra mikro, masing-masing menerima Rp500.000 sebagai tambahan modal usaha.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur mengalokasikan Rp1.286.350.000. Dana tersebut meliputi program BUMDesa Rp300.000.000 untuk tiga desa, Desa Berdaya Rp200.000.000 untuk dua desa, Jatim Puspa Rp101.350.000 untuk satu desa, serta Bantuan Keuangan (BK) Desa Rp650.000.000 untuk tiga desa.
Dukungan infrastruktur turut diperkuat. Dinas PUPRKCK mengalokasikan BK Desa Rp400.000.000 untuk tiga desa. Dinas Perhubungan mengucurkan Rp500.000.000 untuk satu desa. Sementara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mengalokasikan Rp800.000.000 bagi dua desa.
Baca juga: Sinergi Dua Gerbang Timur: Jatim–Maluku Utara Perkuat Kolaborasi Digital, Logistik, dan SDM
Rangkaian bantuan tersebut memperlihatkan pendekatan yang tidak parsial. Bantuan sosial diberikan untuk menjaga daya tahan kelompok rentan, sementara dukungan desa dan modal usaha diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
“Kami bersyukur Ibu Gubernur dengan berbagai program, baik bantuan dari Provinsi Jawa Timur maupun juga dari APBD yang kami kuatkan di Kabupaten Banyuwangi,” ujarnya.
Kunjungan ini menjadi lebih dari sekadar agenda seremonial. Di pendopo sederhana Glenmore, negara dan rakyat bertemu tanpa sekat, dalam dialog, dalam harapan, dan dalam upaya bersama mengurangi beban mereka yang berada di lapisan paling rentan. Melalui bantalan sosial dan bantalan ekonomi yang berjalan beriringan, pemerintah berharap warga tidak hanya bertahan, tetapi juga bertumbuh. (dpr)
Editor : Redaksi