MERAHPUTIH I SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan digelar Badan Pusat Statistik (BPS) mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan ekonomi berskala nasional yang berlangsung setiap 10 tahun sekali itu dinilai menjadi momentum penting untuk memetakan kekuatan dan arah pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya di Jawa Timur.
Dukungan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menerima kunjungan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Jawa Timur Herum Fajarwati di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (21/5).
Baca juga: Jatim Lepas 3.600 Lulusan Vokasi ke Luar Negeri, Program SMK 3+1 Disiapkan Cetak Tenaga Kerja Global
Dalam pertemuan tersebut, Khofifah mengatakan BPS telah memaparkan secara rinci mekanisme pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, termasuk metode pendataan yang akan dilakukan secara kombinasi antara daring dan door-to-door.
“Beliau menjelaskan sangat detail tadi kaitan dengan sensus ekonomi yang insyaallah akan dimulai tanggal 15 Juni sampai dengan Agustus 2026 untuk door-to-door. Yang generic link sudah dimulai. Jadi dual system, ada yang dilakukan secara online mandiri dan ada yang dilakukan secara door-to-door,” ujar Khofifah.
Menurutnya, Sensus Ekonomi memiliki arti strategis karena hanya dilaksanakan satu dekade sekali. Oleh sebab itu, ia berharap seluruh masyarakat dapat mendukung dan memberikan data secara terbuka kepada petugas resmi BPS.
“Ini sangat penting, peristiwa 10 tahun sekali,” tegasnya.
Sementara itu, Herum Fajarwati menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima sejak Indonesia merdeka. Pendataan akan dilakukan terhadap seluruh pelaku usaha di Indonesia, termasuk di seluruh wilayah Jawa Timur tanpa terkecuali.
“BPS akan menyelenggarakan Sensus Ekonomi yang merupakan sensus kelima setelah Indonesia merdeka. Nanti Sensus Ekonomi ini akan dilakukan secara door-to-door seluruh masyarakat di seluruh Indonesia, tidak terkecuali Jawa Timur, mulai 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026,” katanya.
Ia menambahkan, sebelum pendataan lapangan dimulai, BPS terlebih dahulu mengirimkan kuesioner melalui email kepada sejumlah perusahaan besar. Langkah tersebut menjadi bagian dari transformasi digital dalam sistem pendataan nasional.
Herum mengatakan, pihaknya datang menemui Gubernur Jawa Timur untuk bersilaturahmi sekaligus meminta dukungan agar pelaksanaan sensus berjalan sukses.
“Karena Sensus Ekonomi ini sangat penting, menghasilkan data yang menyeluruh dan lengkap, dari sektor pertanian sampai sektor jasa-jasa. Intinya, 17 sektor yang dihitung dalam PDB semuanya akan dicatat dalam kegiatan Sensus Ekonomi ini,” ujarnya.
Berbeda dengan sensus sebelumnya, pada tahun 2026 sektor pertanian juga akan masuk dalam cakupan pendataan. Jika pada Sensus Ekonomi 2016 fokus hanya pada sektor nonpertanian, kali ini seluruh sektor ekonomi akan dihitung untuk mendukung pembaruan tahun dasar penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Baca juga: Semangat Harkitnas, Khofifah Ajak Jaga Tunas Bangsa Demi Indonesia Berdaulat
“Karena PDB dan PDRB itu seluruh sektor, maka sensus yang akan menjadi tahun dasar tentu cakupannya juga harus seluruh sektor,” jelas Herum.
Tak hanya memotret aktivitas ekonomi, sensus ini juga akan mencatat kondisi sosial ekonomi keluarga. Database tersebut nantinya menjadi dasar pembaruan data nasional yang dapat digunakan pemerintah dalam penyusunan berbagai kebijakan strategis.
Herum menegaskan, data yang dihimpun nantinya sangat penting untuk membaca perkembangan ekonomi kreatif, digitalisasi usaha, UMKM, hingga tantangan yang dihadapi pelaku usaha di lapangan.
Selain itu, seluruh informasi yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Statistik dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.
“Data yang dikumpulkan hanya digunakan dalam bentuk agregat atau keseluruhan untuk kepentingan analisis ekonomi,” terangnya.
Dalam pelaksanaannya nanti, BPS Jawa Timur menyiapkan sebanyak 41.538 petugas sensus yang direkrut dari masing-masing daerah. Langkah tersebut dilakukan agar proses pendataan, termasuk di wilayah kepulauan dan daerah terpencil, dapat berjalan lancar.
“Untuk pulau terpencil tidak terkecuali, jadwalnya sama. Petugas kami siapkan dari wilayah masing-masing. Jadi insyaallah petugasnya tidak akan mengalami kesulitan,” kata Herum.
Baca juga: Khofifah Dorong ASN Jatim Jadi Pemimpin Adaptif dan Inovatif
BPS juga memastikan adanya pembaruan sistem pendataan berbasis teknologi digital. Jika sebelumnya sensus dilakukan menggunakan kuesioner kertas secara manual, kini petugas akan menggunakan perangkat Android yang terhubung langsung dengan server pusat.
“Door-to-door yang dilakukan petugas nanti menggunakan Android. Jadi ada percepatan pengolahan data karena bisa langsung masuk ke server,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi penipuan yang mengatasnamakan petugas sensus, BPS Jawa Timur mengimbau masyarakat agar memperhatikan identitas resmi petugas lapangan.
Menurut Herum, setiap petugas akan dilengkapi rompi khusus, kartu identitas resmi, barcode verifikasi, serta surat tugas dari pemerintah kabupaten atau kota setempat.
“Kalau barcode itu di-scan, nanti akan tersambung bahwa itu petugas resmi BPS. Kalau tidak ada barcode-nya, walaupun pakai name tag, patut dipertanyakan,” tegasnya.
Pemprov Jawa Timur berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan optimal dan menghasilkan basis data ekonomi yang akurat. Data tersebut dinilai sangat penting untuk menentukan arah pembangunan daerah, penguatan UMKM, investasi, hingga pemerataan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.(pps)
Editor : Redaksi