Presiden Joko Widodo Apresiasi BPK RI dan Serukan Akuntabilitas Penggunaan APBN


Presiden RI Joko Widodo Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) TA 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Senin 8 Juli 2024 (Foto: Humas Setkab/Oji

MERAHPUTIH I JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas dedikasi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara. Presiden juga menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah yang berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ini.

“WTP bukan prestasi, tapi kewajiban kita semua dalam menggunakan APBN dengan baik. Ini uang rakyat, kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti diaudit dan diperiksa,” ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (8/7/2024).

Presiden menekankan kewajiban menggunakan, menjalankan, dan mempertanggungjawabkan APBN dan APBD dengan baik. Ia juga menyoroti tantangan global seperti geopolitik, perang dagang, dan perubahan iklim yang mempengaruhi ekonomi global. Meskipun demikian, ekonomi dan politik Indonesia tetap stabil dengan pertumbuhan ekonomi 5,11 persen pada kuartal tahun ini dan inflasi yang terkendali.

“Untuk tumbuh lebih tinggi dan kompetitif, kita harus lincah, cepat, dan taktis. Akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Kita harus lebih fokus pada hasil yang bermanfaat bagi rakyat dan membawa kemajuan negara ini,” tegas Presiden.

Presiden juga menekankan pentingnya reformasi struktural untuk menyederhanakan regulasi dan prosedur birokrasi agar pemerintahan lebih efektif dan efisien, terutama dalam masa transisi pemerintahan. Presiden berharap dukungan BPK RI dan seluruh komponen bangsa dalam peralihan pemerintahan pada Oktober 2024 agar berjalan dengan baik.

“Saya mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, fleksibel, dan berorientasi pada hasil. Pemerintahan saat ini, dan saya yakin pemerintahan presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, akan selalu memperhatikan rekomendasi BPK agar uang rakyat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel,” tambah Presiden.

Di akhir sambutannya, Presiden meminta para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari BPK untuk meningkatkan pengelolaan keuangan APBN dan APBD. (red)